detikNews
Rabu 21 Agustus 2019, 14:09 WIB

Dapat Honor Rp 83 Ribu/Bulan, 5 Seniman di Pasuruan Merasa Dilecehkan

Muhajir Arifin - detikNews
Dapat Honor Rp 83 Ribu/Bulan, 5 Seniman di Pasuruan Merasa Dilecehkan Seniman Tim Penyusun PPKD Kabupaten Pasuruan, Bagong Sabdo Sinukarto (Muhajir Arifin/detikcom)
Pasuruan - Seniman yang tergabung dalam Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pasuruan menolak honor selama 6 bulan bekerja. Mereka merasa dilecehkan karena nilai nominal yang diberikan dianggap sebuah penghinaan.

"Kami bekerja keras selama 6 bulan. Mencurahkan tenaga dan pikiran demi PPKD. Kami sangat kecewa saat pihak Disbudpar menyampaikan honor setiap anggota tim Rp 500 ribu. Itu kalau dibagi 6 bulan sekitar Rp 83 ribu per bulan," kata salah satu seniman anggota Tim Penyusun PPKD, Bagong Sabdo Sinukarto, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (21/8/2019).

Bagong, yang juga Ketua Dewa Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, menegaskan penolakan tersebut bukan semata-mata soal uang. Namun, kata dia, memberi honor Rp 83 per bulan kepada orang-orang yang bekerja keras menyusun sebuah buku terkait strategi kebudayaan daerah sangat tak manusiawi.


"Saat diberi tahu soal honor dalam rapat kemarin, saya ngamuk itu. Saya terus terang menolak karena ini bentuk pelecehan dan penghinaan. Pada dasarnya bukan soal uangnya, tapi yo mbok ya jangan kebangetan," terangnya.

Awalnya, Bagong sendiri yang menolak honor tersebut. Kemudian empat seniman lain juga menolak. Sementara itu, anggota tim lain dari staf Disbudpar dan beberapa guru, disebut Bagong, menyetujui dan menerima honor.

"Bagi saya ini bentuk ketidakpedulian Bupati dan Disbudpar kepada seniman terhadap pemajuan kebudayaan," imbuhnya.


Tim Penyusun PPKD Kabupaten Pasuruan dibentuk atas dasar SK Bupati Pasuruan. Dokumen hasil kerja tim setebal sekitar 100 halaman.

"Sudah dikirim ke provinsi dan ke pusat. Nggak masalah, saya menolak honor. Memang pada awalnya merupakan panggilan nurani. Tapi kami merasa dilecehkan dengan honor itu, mending nggak usah sekalian," terang Bagong.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, setiap daerah wajib memiliki dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menyusun Tim Penyusun PPKD.

"Kalau nggak punya dokumen ini, Kabupaten Pasuruan bisa dikucilkan dari komunitas kebudayaan nasional. Sebelum ini ada kongres kebudayaan, Pasuruan nggak diundang karena belum punya PPKD. Kalau tetap nggak punya PPKD, nggak akan dapat DAK Kebudayaan," pungkas Bagong.
(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com