PPDB Sistem Zonasi di Jatim Dinilai Bermasalah dan Memiliki Kelemahan

Kediri - PPDB dengan sistem zonasi di jatim akan dievaluasi. Sistem yang diharapkan meningkatkan mutu pendidikan itu dinilai masih bermasalah dan memiliki kelemahan.

Rapat evaluasi tersebut digelar Komisi E DPRD Provinsi Jatim di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim Hartoyo mengatakan, ada beberapa permasalahan dalam sistem zonasi.

"Untuk itu beberapa waktu lalu beberapa rektor dipanggil Presiden untuk menjadikan format sistem zonasi ini jadi lebih baik," kata Hartoyo, Rabu (7/8/2019).

Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri Sumiarso mengatakan, ada beberapa kelemahan dalam sistem zonasi yang harus diperbaiki. Itu karena beberapa anak yang berprestasi justru tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan.

Baca juga: Jawab Kegelisahan Guru, Mendikbud: Rotasi Hanya Dalam Satu Zona

"Semoga setelah pertemuan dengan Bapak DPRD ini sudah mulai dipetakan jauh-jauh hari. Sehingga anak-anak yang memiliki prestasi bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. Tentunya sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan pemetakan tersebut," ujar Sumiarso.

Tidak hanya soal PPDB dengan sistem zonasi, rapat evaluasi itu juga membahas terkait Bantuan Penunjang Operasional Pendidikan (BPOP)/ SPP yang hingga saat ini belum terealisasi. Kemudian soal banyak guru ASN yang sudah mulai masuk purna tugas.

Hartoyo mengatakan, masalah SPP yang dihendel pemerintah provinsi hingga saat ini belum bisa disalurkan ke sekolah meskipun tahun ajaran sudah berjalan. Itu karena masih dalam proses pembahasan P-APBD.

Baca juga: Ini Kata Risma Soal Sekolah Swasta di Surabaya yang Kurang Murid

"Sebenarnya 2018 sudah dianggarkan, 2019 mengikuti Nawa Bhakti Gubernur Khofifah. Dan mungkin September sudah bisa disalurkan, karena ini masih proses pembahasan di PAK," Imbuh Hartoyo.

Sementara terkait guru/pegawai tidak tetap (GTT/PTT), Hartoyo mengatakan pihaknya akan meminta dan menawarkan ke Gubernur untuk mengeluarkan diskresi tentang pengangkatan GTT/PTT. Itu karena banyak guru PNS yang purna tugas.

Sedangkan menurut Sumiarso, terkait SPP yang hingga saat ini belum tersalurkan harus dijelaskan pada masyarakat. Bahwasanya mengenai hal itu masih dalam proses pembahasan di DPRD. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena masih ada dana BOS.

"Dan ini kepala sekolah harus pandai-pandai mengolahnya. Dan terkait sumbangan saya memiliki prinsip dan saya intruksikan agar sekolah melindungi wali siswa yang kurang mampu. Kalau perlu dibebaskan dan bagi yang kaya ayo didorong untuk berinvestasi," Pungkas Sumiarso. (sun/bdh)