Hibah Tanah ke Polisi Disebut Gratifikasi, Polda Jatim: Laporkan

Hilda Meilisa - detikNews
Jumat, 26 Jul 2019 12:41 WIB
Foto file: Amir Baihaqi
Foto file: Amir Baihaqi
Surabaya - Persatuan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) menyebut hibah tanah dari Pemkot Surabaya untuk Polda Jatim melanggar aturan dan termasuk gratifikasi. Apa tanggapan Polda Jatim?

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera meminta pihak-pihak terkait tidak bermain opini tanpa disertai bukti yang sebenarnya.

Menurutnya, jika memang terbukti ada gratifikasi, Barung menyebut seharusnya mereka bisa melaporkan hal ini, alih-alih membangun opini di media.

"Kategori gratifikasi itu yang seperti apa? Saya tidak ingin menanggapi itu, yang ingin saya tanggapi kalau itu masuk gratifikasi, laporkan dong bahwa itu gratifikasi," kata Barung kepada detikcom di Surabaya, Jumat (26/7/2019).


"Kalau itu tanah negara, kerugian negara oleh aparatur negara, laporkan ke KPK, jangan bermain di opini. Ini kan bermain di opini," imbuhnya.

Tak hanya itu, Barung menambahkan pihaknya hanya sebatas penerima tanah hibah saja. Sejauh yang dia tahu, tanah tersebut legal dan Wali Kota Surabaya juga telah ke Polda Jatim menyerahkan hibah tanah untuk dibangun kantor polsek.

"Kami sebagai penerima, menerima saja, yang penting legal bahwa itu bersertifikat, kemudian akan kita lakukan pengalihan hak kepada kepolisian," lanjut Barung.

Sementara jika memang P2TSIS kekeh menyebut hal tersebut gratifikasi, Barung menegaskan pihaknya siap untuk dilakukan hearing.


"Nah kalau itu masuk gratifikasi menurut pusat kajian tanah, bisa melakukan hearing, memanggil kami. Dan jangan melempar di media seakan-akan membentuk opini," pungkasnya. (hil/fat)