detikNews
Rabu 24 Juli 2019, 18:35 WIB

Pemegang Surat Ijo Sebut Hibah Tanah untuk Polisi di Surabaya Gratifikasi

Amir Baihaqi - detikNews
Pemegang Surat Ijo Sebut Hibah Tanah untuk Polisi di Surabaya Gratifikasi Foto: Amir Baihaqi
Surabaya - Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) mengkritik langkah Pemkot Surabaya yang memberikan hibah tanah kepada aparat penegak hukum. Sebab, hibah tersebut tanpa ada persetujuan dari DPRD dan masuk kategori gratifikasi.

"Hibah ini melanggar karena diberikan tanpa adanya persetujuan dari anggota dewan," kata Dewan Pengawas P2TSIS M Mufti Mubarrak saat jumpa pers di gedung DPRD Surabaya, Rabu (24/7/2019).

Menurut Mufti, hibah yang dilakukan pemkot juga terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang jabatan Wali Kota yang akan habis pada 2020 mendatang. Mufti bahkan menyebut langkah pemberian hibah tersebut masuk kategori gratifikasi.

"Tampaknya ini masuk gratifikasi karena diberikan jelang berakhirnya masa jabatan," terang pria yang juga saat ini menjadi calon pimpinan KPK.

Mufti kemudian mempertanyakan kenapa pemberian hibah kepada pihak kepolisian. Padahal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri belum mempunyai tanah.


"Kenapa kok ke Polda? padahal BPN saja belum punya tanah. Ini masuk delik gratifikasi," tegas pria yang juga ketua Pusat Studi Tanah (Pukat) itu.

Mufti lalu mengingatkan, bahwa kasus gratifikasi bisa menjadi kasus yang bisa menyeret Wali Kota Tri Rismaharini ke KPK di kemudian hari.

"Ini peluang KPK. Dan Ibu Risma yang harus bertanggung jawab," tukas Mufti.

Pemberian hibah sendiri, terang Mufti telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 2014 dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) 19 Tahun 2016 pada pasal 331 ayat 2, pasal 335 ayat 1 dan ayat 2 huruf o.

Adapun substansinya dari pasal-pasal itu menyebutkan hibah dilakukan setelah ada persetujuan DPRD kecuali jika diperuntukkan bagi kepentingan umum.


"Kalau disebut kepentingan umum kan mestinya ada manfaat bagi masyarakat. Ini Polri sudah punya anggaran kenapa masih dikasih hibah," tutur alumnus Universitas Airlangga itu.

Sebelumnya, Wali Kota Risma mendatangi Polda Jatim. Risma membahas penggunaan aset Pemkot Surabaya untuk lahan polsek baru.

"Rencana polsek baru di Lakarsantri, Gunung Anyar, sama Bulak," kata Risma saat ditemui di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (15/7/2019).

Tak hanya itu, usulan Risma juga bertujuan agar tanah milik pemkot difungsikan dengan baik demi keamanan di wilayah tersebut.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com