detikNews
Jumat 19 Juli 2019, 13:13 WIB

Aktivis Anti Korupsi Blitar Tuntut Dibentuk Pencari Fakta Pemalsu Surat KPK

Erliana Riady - detikNews
Aktivis Anti Korupsi Blitar Tuntut Dibentuk Pencari Fakta Pemalsu Surat KPK Mohammad Trijanto usai keluar dari Lapas Blitar/Foto: Erliana Riady
Blitar - Aktivis anti korupsi Blitar, Mohammad Trijanto, menuntut dibentuk tim pencari fakta pemalsu surat KPK. Tuntutan ini pascabebasnya Trijanto dari masa tahanan selama enam bulan, karena menyebarkan surat palsu KPK itu di akun media sosialnya.

Menurut Trijanto, jika motif dan pelaku tidak juga terungkap, jangan salahkan bila publik akhirnya berasumsi salah. Asumsi yang dikhawatirkan Trijanto bakal muncul adalah dugaan konspirasi surat palsu KPK ini target utamanya adalah dia.

Dengan tujuan pembungkaman gerakan anti korupsi. Trijanto selama ini diketahui sebagai aktivis anti korupsi. Dia menduga kasus ini akan dibuat seperti Novel Bawesdan, yang pelaku penyiram air keras dan motifnya belum juga terungkap.

"Harus dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen. Kita tetap mendesak agar pembuat surat palsu ditangkap dan motifnya dibongkar," jawabnya saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (19/7/2019).


Trijanto membeberkan, selama proses hukum yang menyeretnya dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Blitar, bukti rekaman CCTV di beberapa tempat sasaran surat palsu KPK ada. Semua satpam dan petugas jaga kantor dinas PU serta pendopo bupati sudah dimintai keterangan.

"Nggak mungkin kalau surat palsu KPK itu yang mengirimkan mahluk halus. Ingat bahwa surat palsu KPK itu ternyata ditujukan ke beberapa pejabat diantaranya Bupati Blitar," ungkapnya.

Hari ini sudah hari yang ke 278 penanganan surat palsu KPK, tapi motif dan pelakunya masih misteri. Dlm waktu dekat , Trijanto dan beberapa temannya aktivis anti korupsi berencana akan ke Mabes Polri, Komnas HAM, Ombudsmen dan lainnya.

"Kami berharap agar kasus ini dibuka terang benderang. Pelaku dan motif surat palsu KPK terungkap. Semoga rasa keadilan di masyarakat bakal terwujud," pungkasnya.


Mohammad Trijanto ditetapkan sebagai tersangka, setelah mengunggah informasi adanya surat panggilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Bupati Blitar di akun facebooknya.

Trijanto dianggap melakukan penyebaran kabar hoaks dan melanggar UU ITE, setelah KPK menyatakan surat itu palsu. Atas keterangan itulah, Mohamad Trijanto dilaporkan Bupati Blitar, melalui Kabag Hukum Pemkab Blitar ke polisi, karena postingganya dinilai mencemarkan nama baik Bupati Blitar.

Berdasarkan fakta persidangan, jeratan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, untuk dugaan penyebaran hoaks dan Pasal 28 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sudah tereliminasi. Trijanto hanya dituntut dengan pasal pencemaran nama baik melalui media sosial.

Trijanto sudah menjalani masa penahanan selama 6 bulan. Terhitung sejak 10 Januari hingga 10 Juli 2019.

Simak Video "Barang Impor Ilegal Miliaran Rupiah di Surabaya Dimusnahkan"
[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com