Puluhan Mahasiswa Lamongan Protes Soal Bantuan Pangan Non Tunai

Puluhan mahasiswa di Dinsos Lamongan/Foto: Enggran Eko Budianto

Lamongan - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unisda Lamongan mendatangi Dinas Sosial. Mereka menyampaikan aspirasi soal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dianggap tidak tepat sasaran.

Korlap aksi PMII Unisda Yoyok Eko Prasetyo mengaku kedatangan mereka terkait kasus BPNT tidak tepat sasaran yang hampir terjadi di semua wilayah Lamongan.

"Berdasarkan keluhan yang disampaikan teman-teman mahasiswa yang dari Sukodadi, Turi, Modo, ada dari Kecamatan Laren dan kecamatan-kecamatan lain, ternyata kasusnya sama. Yaitu tidak tepat sasaran," kata Yoyok," Senin (15/7/2019).

Ia menambahkan, mahasiswa mendesak Dinsos agar segera mengambil langkah penyelesaian. Salah satunya memberikan tanda pada rumah-rumah penerima bantuan pangan non tunai.

"Faktanya, penyaluran BPNT diduga tidak tepat, kecemburuan sosial antar tetangga kerap terjadi karena pembagian BPNT di rasa masyarakat tidak adil. Yang kaya dapat yang miskin tidak. Begitulah keadaan yang sering kita temui di Lamongan," imbuhnya.

Dinsos, lanjut Yoyok, harus tahu dan mengerti mana saja masyarakat yang berhak menerima BPNT. Dinsos juga harus melakukan sinkronisasi data yang ada dengan fakta di lapangan.

"Pemberian tanda atau stiker dengan tulisan yang jelas kepada masyarakat penerima BPNT agar ada transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan," terang Yoyok di sela-sela audensi dengan Dinsos.

Menanggapi hal itu Kepala Dinsos Lamongan Mohammad Kamil mengatakan, salah satu penyebab penyaluran BPNT tidak tepat sasaran adalah belum diperbaharui Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan. Sehingga keluarga miskin yang sudah berkembang menjadi keluarga mampu masih tercatat sebagian keluarga miskin.

"Saat ini kita yakini masih banyak masyarakat mampu yang masih masuk dalam BDT, karena ini memang masih produk tahun 2012," kata Kamil.

Berdasarkan data yang ada di Dinsos Lamongan, saat ini jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT sebanyak 148.917 Kepala Keluarga (KK). Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan validasi Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan di Lamongan.

"Kebetulan sesuai dengan program dari Pemkab Lamongan, Rabu besok kita akan melakukan validasi BDT sekaligus nanti kita juga akan melalui perangkat desa ada musdes/muskel untuk mengusulkan warga masyarakat di desanya yang miskin, yang sampai saat ini belum masuk BDT," tuturnya.

Kamil berharap, dengan validasi BDT, penyaluran BPNT akan lebih tepat sasaran. "Verifikasi validasi ini dimulai besok hari Rabu, target kita dua bulan, insya Allah nanti Oktober selesai," pungkasnya.