detikNews
Minggu 14 Juli 2019, 15:45 WIB

Merasa Jadi Korban Mutasi, ASN Pemkot Pasuruan Gugat Plt Wali Kota

Muhajir Arifin - detikNews
Merasa Jadi Korban Mutasi, ASN Pemkot Pasuruan Gugat Plt Wali Kota ASN Pemkot Pasuruan Gugat Plt Wali Kota/Foto: Muhajir Arifin
Pasuruan - ASN Pemkot Pasuruan gugat Plt Wali Kota. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Khusnul Khotimah, mengaku menjadi korban proses mutasi yang dinilai menyalahi aturan dan sarat kepentingan politik.

Ia merasa dirugikan sehingga memilih melayangkan surat keberatan dan siap membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

"Saya sebenarnya tak masalah dengan posisi jabatan, karena ASN harus siap ditempatkan dimanapun. Tapi ini masalah keadilan dan tata kelola organisasi. Proses ini saya tempuh agar tak ada Khusnul-Khusnul yang lain. Agar dalam proses mutasi, Baperjakat berfungsi," kata Khusnul kepada wartawan, Minggu (14/7/2019).

Khusnul menjelaskan, sebelum menempati posisi yang sekarang, ia merupakan Lurah Sebani. Pada mutasi yang dilaksanakan pada 29 April lalu, ia ditempatkan di posisi baru sebagai Lurah Panggungrejo. Namun proses mutasi digagalkan karena pemkot diketahui tidak memiliki rekomendasi dari Pemprov Jatim dan tak memiliki izin dari Kemendagri. Pemkot kemudian melakukan mutasi ulang pada 16 Mei, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan.

"Saat mutasi kedua pada 16 Mei, posisi saya berganti menjadi Kasi Sarpras Kecamatan Bugulkidul. Saya sangat kaget. Wong pelantikan saya sebagai Lurah Panggungrejo dalam pelantikan sebelumnya belum dibatalkan secara resmi," tandasnya.

Selain itu, Khusnul merasa janggal karena dari sisi kepangkatan, ia seyogyanya tak menempati posisi Kasi Sarpras Kecamatan.


"Sekcam saya di bawah saya pangkatnya III/d, saya IV/a. Sama dengan camat hanya beda masa tugas. Pengganti posisi saya sebagai Lurah di Panggung itu Pak Hermanto, pangkatnya III/c," tandasnya.

Khusnul juga menduga ada tarik-menarik kepentingan politik dalam mutasi. "Herman itu, yang menempati posisi yang seharusnya saya tempati di mutasi pertama (yang dibatalkan) itu saudara iparnya Ketua DPRD. Dia juga menelpon saya sebelum mutasi, memberitahu kalau dia akan menempati posisi Lurah Panggungrejo. Ini sepertinya ada konspirasi politik. Tapi bagi saya silakan kepentingan politik, tapi jangan korbankan ASN," keluhnya.

Merasa diperlakukan tak adil, Khusnul mengaku sudah melakukan konfirmasi ke Baperjakat. Ia juga melakukan konfirmasi ke BKD. Namun ia mengaku tak mendapatkan jawaban memuaskan.

"Saya konfirmasi ke Baperjakat, Pak Sekda bilang 'mohon maaf saya memang diberitahu kalau ada mutasi tapi masalah penempatan dan pergeseran saya tidak diajak omong'. Nah berarti fungsi Baperjakat nggak ada," tandasnya.

ASN yang juga pernah menempati posisi di DLH, hinga Dinas PU ini menyatakan jika dasar penempatan karena prestasi, Khusnul siap diperbandingkan. "Saya sebelumnya diberi tugas tambahan, selain Lurah Sebani definitif, juga Plt Lurah Gentong. Apa itu nggak dianggap prestasi," ungkapnya.

Kuasa Hukum Khusnul Khotimah, Suryono Pane mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat keberatan pada Plt Wali Kota Raharto Teno Prasetyo pada Jumat (12/7). Jika selama 10 hari kerja tak mendapat jawaban, pihaknya akan membawa ke PTUN.


"Dari dokumen yang kita dapat dan kita kaji, mulai mutasi 29 April maupun 16 Mei, terlihat tata kelola organisasi Pemkot Pasuruan carut marut, lebih baik dari (organisasi) takmir masjid," kata Suryono.

Ia juga mengaku tengah mendalami dukumen yang ada. Dimungkinkan ada unsur pidana dalam mutasi tersebut.

"Sedang kita kaji antara mutasi pertama yang ilegal, yang belum ada izin dari Kemendagri dengan mutasi kedua, apa posisi klien saya ini berubah atau tidak, yang awalnya jadi Lurah Panggungrejo ke Kasi Sarpras. Kita sedang berusaha mendapatkan surat dari kemendagri itu," tandasnya.

Sekadar informasi, sebanyak 146 pejabat struktural dan fungsional Pemkot Pasuruan dilantik pada 29 April. Namun, proses ini digagalkan karena Pemkot saat itu tak memiliki rekomendasi dari Pemprov Jatim dan tak miliki izin dari Kemendagri.

Proses pelantikan kemudian diulang pada 16 Mei 2019. Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, waktu itu menyebutkan, jika pelantikan ulang telah memenuhi tata cara dan prosedur yang ditentukan.

Simak Video "Status Hukum Akun Penghina Jokowi Ditentukan 1x24 Jam"
[Gambas:Video 20detik]

(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed