Guru Swasta di Surabaya Layangkan Surat ke Risma, Minta Kadispendik Diganti

Amir Baihaqi - detikNews
Jumat, 05 Jul 2019 20:45 WIB
Saat para guru swasta menggelar demo (Foto: Amir Baihaqi/File)
Saat para guru swasta menggelar demo (Foto: Amir Baihaqi/File)
Surabaya - Demonstrasi para guru swasta di Balai Kota berbuntut panjang. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mengaku telah melayangkan surat kepada Wali Kota Tri Rismaharini. Salah satu tuntutannya yakni mengganti Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Ikhsan.

"Benar, hari ini kami sudah melayangkan surat ke ibu wali kota. Kami mengadu tentang nasib kami serta memohon bu wali kota untuk mengganti kepala Dinas Pendidikan karena juga sudah terlalu lama di Dinas Pendidikan sekaligus butuh penyegaran," kata Koordinator MKKS Erwin Darmogo saat dihubungi detikcom, Jumat (5/7/2019).

Erwin menilai, di bawah kepemimpinan Iksan, komunikasi dan komitmen dengan pihak sekolah swasta sangat tidak baik. Hal itu terbukti saat dikeluarkannya kebijakan sepihak yang tanpa menyertakan MKKS dan para guru swasta lainnya.

"Kami juga menceritakan tentang bagaimana kronologinya kami tidak diajak bicara. Padahal sejak awal juga kami diajak bicara terus sampai pada perubahan pagu itu yang mendadak tanpa melibatkan kami sudah kami sampaikan ke bu wali," Erwin menambahkan.


Erwin menjelaskan, para guru swasta sejatinya tidak mempermasalahkan PPDB jalur zonasi maupun nilai. Namun yang menjadi catatan bahwa kesepakatan penambahan jumlah pagu dan rombel telah dilanggar dan tidak sesuai dengan landasan peraturan.

"Kami tidak mempermasalahkan tentang PPDB sistem zonasi. Kami tidak pro zonasi atau kontra. Mau pakai zonasi atau pakai nilai terserah. Yang kami masalahkan adalah kesepakatan jumlah pagu dan rombel yang telah disepakati bersama tanpa mengajak komunikasi kami dan itu jelas-jelas melanggar Permendikbud 27 tahun 2018," terang Erwin.

"Sebab, tambahan itu tidak hanya merugikan sekolah swasta saja. Tapi juga menurunkan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya. Menteri itu memberikan batas maksimal 32 itu supaya pembelajaran itu hasilnya bagus," imbuhnya.

Lalu bagaimana jika surat yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan?


"Kami akan tetap melayangkan surat sampai ke tingkat paling tinggi sampai ke presiden, sampai ke Komisi X DPR RI bahkan sampai ke ombusdman. Tapi langkah-langkahnya kita sesuaikan dari bawah dulu dari bu wali karena kami menghargai ibu wali kota kami," kata Erwin.

Dikatakan Erwin, seluruh guru swasta juga mengaku siap untuk turun lagi menggelar demo yang lebih besar. Namun saat ini mereka sedang berharap aspirasi mau didengar dan dipenuhi oleh Wali Kota Risma.

"Teman-teman ini sedang menunggu jawaban dari bu wali. Dan kalau nanti tidak ada respons ya kita turun lagi. Besar harapan kami bu wali mendengar aspirasi kami dan syukur memenuhi tuntutan kami. Karena ini untuk kebaikan bersama untuk pendidikan Surabaya," tandas Erwin.

Simak Video "Kata Pasha soal Kontroversi Zonasi Sekolah"
[Gambas:Video 20detik]
(iwd/iwd)