detikNews
Selasa 25 Juni 2019, 19:39 WIB

Periksa Bambang DH, Kejati Jatim Akui Ada Titik Terang Kasus YKP

Hilda Meilisa - detikNews
Periksa Bambang DH, Kejati Jatim Akui Ada Titik Terang Kasus YKP Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Kejati Jatim telah memeriksa mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH sebagai saksi kasus Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Dari pemeriksaan ini, ada titik terang yang membuktikan jika YKP merupakan aset Pemkot.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan dari keterangan beberapa saksi lainnya, memang mengarah ada tindakan penyelewengan aset.

"Jadi memang penyidik ini butuh amunisi ya untuk membuktikan bahwa YKP dan PT YEKAPE adalah aset negara. Dari beberapa saksi yang telah kita periksa mulai dari Risma, Bambang DH, Armudji positif memang YKP dan YEKAPE ini adalah aset negara," kata Didik di Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (25/6/2019).

"Kemudian para saksi sudah menjelaskan upaya-upaya agar menyerahkan kembali kepada negara ada jawaban mereka (YKP) menolak. Kita mendapat amanah untuk membuktikan bahwa memang ada hukum dan ada kerugian negara dalam kasus ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, Didik mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengekspose nama-nama tersangka. Namun, hingga kini, Didik mengaku masih melakukan beberapa pemeriksaan untuk menguatkan bukti yang ada.


"Itu nanti akan kita ekspose. Nanti kita semua telusuri semua," lanjutnya.

Saat ditanya berapa total aset yang diselewengkan dalam kasus YKP, Didik mengaku pihaknya masih melakukan penghitungan. Namun, Didik menceritakan ada pihak-pihak yang ingin mencairkan deposito sebesar lebih dari Rp 30 M. Beruntung hal ini berhasil ditangani dan banknya telah diblokir.

"Sejak mulai diperiksa sudah kita cekal, mereka tidak bisa lari, uang juga nggak bisa. Kita blokir sudah aman semua ini tinggal. Lihat perkembangannya karena kita lihat kerugian negara nanti kita lihat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejati Jatim telah memanggil Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji dan Wali Kota Tri Rismaharini untuk menjadi saksi dugaan korupsi YKP dan PT. YEKAPE.

Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan menyebut dalam minggu ini akan ada 8 orang yang dipanggil. Selain Bambang DH, ada ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.


Didik menambahkan keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan walikota pengganti Pak Sunarta yang digadang mengetahui aliran dana YKP.

"Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarto minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini," kata Didik.

Kasus korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.

Dia secara tidak eksplisit menyampaikan kemudian merujuk pada perubahan anggaran dasar, di sana kelihatan cacatnya, dari cacat ini kalau pendapat saya pasti ada upaya sengaja untuk memisahkan yayasan ini dengan Pemkot Surabaya.
(hil/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed