detikNews
Selasa 25 Juni 2019, 18:44 WIB

Mako dan Rumdin Kapolres Kediri Kota Didatangi BPCB, Ada Apa?

Andhika Dwi - detikNews
Mako dan Rumdin Kapolres Kediri Kota Didatangi BPCB, Ada Apa? BPCB Jatim kunjungi kantor Polresta Kediri/Foto: Andhika Dwi
Kediri - Tim Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur mendatangi sejumlah tempat atau bangunan di Kota Kediri diduga sebagai bangunan cagar budaya. Sedikitnya ada 13 titik lokasi yang didatangi. Di antaranya bangunan Polres Kediri Kota dan rumah dinas kapolres.

Menurut Petugas Dokumentasi Publikasi Pengkaji Pelestari Cagar Budaya, Riski Susanti, kedatanganya bersama tim ke Kota Kediri merupakan rangkaian dari Program Kerja BPCB Jawa Timur.

"Tahun ini kegiatan kita ke Kota Kediri untuk mendata bangunan yang diduga cagar budaya," jelas Riski Susanti saat di mapolres, Selasa (25/6/2019).

Menurut Riski, pihaknya menggunakan kata istilah diduga cagar budaya, dikarenakan masih diperlukan kajian terlebih dahulu sebelum nantinya ditetapkan.

"Karena belum ditetapkan, maka kita pakai istilah diduga cagar budaya," Imbuh Riski.


BPCB Jawa Timur menargetkan ada 13 bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya yang perlu dikaji untuk didatangi.

Sejumlah bangunan itu adalah Gereja Merah, Kantor Polres Kediri Kota, Rumdin Kapolresta Kediri, Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, SMAN 1 Kota Kediri, Gedung kantor bangunan BI Kediri, Stasiun Kediri serta struktur jambatan lama dan masih banyak lainya.

"Beberapa bangunan yang disebutkan tadi hingga sampai sekarang masih dipakai dan difungsikan oleh pemiliknya," tambahnya.

Riski menjabarkan ada beberapa paramater yang digunakan sebagai acuan dikatakan bangunan cagar budaya. Bangunan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Merujuk pada usia berapa lama bangunan tersebut dibangun, ragam gaya arsitektur yang mewakili masanya, serta nilai penting yang dipandang. Semisal bangunan yang dulunya ditempati oleh tokoh atau pejabat pemerintah.

"Proses kita mendata itu kan didahului melalui proses perizinan. Nah saat diizinkan baru kita mulai mendata. Ketika tidak diizinkan ya kita tidak bisa mendata. Karena si pemiiik atau penguasa tidak memberi izin kepada kita kan. Sebenarnya banyak pemilik atau pengelola, atau pun penguasa bangunan itu yang ketakutan. Kalau bangunan saya didata sebagai cagar budaya, nanti gak bisa begini gak bisa begitu untuk merubah. Nah ini perlu sebenarnya ada semacam sosialiasi semacam Pelestarian tentang UU pelestarian," jelas Riski.


Ia berharap setelah kegiatan kajian pendataan ini selesai, nantinya ada upaya proses penetapan cagar budaya, yang dilakukan oleh pimpinan kepala daerah bupati atau wali kota.

"Dari hasil kajian tim ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur itu, timbul rekomendasi. Rekomandasi ini di bawah kepada Wali Kota Kediri ya. Saya bicara dalam konteks Kota Kediri untuk nanti dijadikan pertimbangan dalam penetapanya. Jadi prosedurnya seperti itu," pungkasnya.

Sekadar diketahui jika dibandingkan dari daerah lain di Jawa Timur seperti Surabaya, Bondowoso, Kabupaten Kediri, Bojonegoro dan Ponorogo, Kota Kediri hingga sampai sekarang belum memiliki tim ahli cagar budaya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed