detikNews
Senin 24 Juni 2019, 18:55 WIB

Saran dari Surabaya, Sistem Zonasi Harus Dibarengi Pemerataan Guru

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Saran dari Surabaya, Sistem Zonasi Harus Dibarengi Pemerataan Guru SMAN 6 Surabaya/Foto file: Amir Baihaqi
Surabaya - Sistem zonasi bukan sekadar pemerataan siswa dalam PPDB, tapi juga pemerataan guru. Seperti yang disarankan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi memang menuai pro dan kontra di masyarakat. Kendati bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi menyebut ada beberapa hal yang harus dibenahi.

Martadi mengakui sistem zonasi memiliki tujuan baik untuk meratakan penyebaran murid. Namun menurutnya tidak hanya murid yang dilakukan pemerataan, tetapi guru juga.

"Justru zonasi itu tidak akan berdampak pada pemerataan mutu jika tidak dibarengi dengan program-program yang lain. Misalnya mulai ada pemerataan guru," kata Martadi kepada detikcom di Surabaya, Senin (24/6/2019).


Dalam kesempatan yang sama, Martadi juga mencontohkan guru-guru di sekolah yang berlabel favorit bisa dikirim untuk mengajar di sekolah negeri yang mutunya masih rendah. Selain itu, pemerataan manajemen hingga sarana dan prasarana juga dirasa perlu.

"Kemudian yang kedua penguatan manajemen sekolah, di situ pasti bicara kepala sekolah dan yang ketiga pemenuhan sarana pendidikan. Kalau itu tidak dilakukan juga tidak akan efektif," papar Martadi.

"Menurut saya adalah zonasi itu akan betul-betul mencapai tujuan untuk pemerataan mutu jika dibarengi dengan upaya-upaya pembenahan dan peningkatan aspek-aspek kebutuhan, peningkatan mutu yang lain. Misalnya guru dan sebagainya," tambahnya.


Tak hanya itu, Martadi menyebut jika pemerintah tak melakukan upaya pemerataan guru hingga pra sarana. Sehingga wajar jika mendapat reaksi dari masyarakat.

"Tapi kan ini kemudian sudah dilakukan zonasi tapi gurunya belum dipindah, tapi masih baru akan dilakukan. Maka kemudian tidak salah jika menimbulkan dalam tanda petik reaksi orang tua kekhawatiran anaknya tidak terlayani dengan baik di sekolah yang baru tadi," lanjut Martadi.

Untuk itu, Martadi menyarankan pemerintah untuk melakukan sosialisasi agar para orang tua tidak terkejut akan peraturan yang baru. "Tampaknya kan begini, zonasi itu kan sebenarnya diluncurkan mulai tahun 2016. Tetapi dalam waktu 2 tahun ini kan kemudian tidak dilakukan prasyarat-prasyarat tadi lalu pada 2019 baru dilakukan perubahan secara radikal dalam tanda kutip," terangnya.

"Maka kemudian menimbulkan kekagetan syok kepada orang tua dan resistensi yang tinggi. Kalau kemudian selama tiga tahun itu dilakukan sosialisasi, ditata sekolah-sekolah yang bagus, ditata dulu kemudian secara bertahap kemudian komitmen pembenahan mutunya tadi dilakukan pemenuhan gurunya dilakukan saya pikir efektif," pungkasnya.


Rusuh! Mahasiswa di Jawa Timur Demo Tolak Sistem Zonasi, Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]


(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com