detikNews
Jumat 21 Juni 2019, 15:47 WIB

Pekan Depan, Kejati Panggil Mantan Wali Kota Surabaya Telusuri Kasus YKP

Hilda Meilisa - detikNews
Pekan Depan, Kejati Panggil Mantan Wali Kota Surabaya Telusuri Kasus YKP Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Penyelidikan Kasus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) masih terus bergulir. Minggu depan, Kejaksaan Tinggi Jatim akan memanggil mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan menambahkan akan ada 8 orang yang dipanggil. Selain Bambang DH, ada ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.

"Minggu depan ini ada sekitar 8 orang, Bambang DH mantan wali kota, ada dari keuangan YKP dan mantan ajudan Bambang DH. Nanti itu tergantung mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis," kata Didik di Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (21/6/2019).

Didik menambahkan keterangan Bambang DH ini penting karena dia merupakan wali kota pengganti Pak Sunarta yang digadang-gadang mengetahui aliran dana YKP.


"Kita sudah kirim panggilannya ke alamat rumahnya. Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarta minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini,"

Saat ditanya apakah sudah ada titik terang usai memeriksa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Surabaya Armudji sebagai saksi, Didik mengaku sejauh ini penyelidikan masih berjalan.

"Kita akan memeriksa perkembangan yang berjalan. Kalau dirasa cukup, kita akan gelar siapa tersangkanya," pungkasnya.

Kasus korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YKP diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.


Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.

Sementara lantaran ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun, tiba-tiba tahun 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

"Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai trilyunan rupiah," ujar Didik.

Didik menyebut kasus korupsi YKP merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati. "Ini korupsi yang nilainya mencapai trilyunan rupiah. Ini rekor terbesar," kata mantan Kajari Surabaya.
(hil/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com