"Peraturan Komisi Informasi Desa ini untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan pemerintah desa demi menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas,"ucap Komisioner komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi, Wafa Patria Umma di Pemkab Bojonegoro, Kamis (20/6/2019).
Kegiatan ini dirangkai dengan diskusi publik dengan tema 'Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Desa'. Kegiatan ini dihadiri Kepala Kominfo seluruh propinsi, Komisi Informasi Kabupaten di seluruh Jatim, Sekjen Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto serta forpimda Bojonegoro.
"Saat ini dana desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat sudah mencapai Rp 60 triliun pada tahun 2018, sehingga keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan" ujar Wafa.
Di sisi lain, dipilihnya Bojonegoro menjadi tempat perayaan HKIN karena Desa Pejambon, Kecamatan Sumberjo, terpilih sebagai juara 1 tingkat nasional kategori pelayanan Informasi dan Transparansi Publik oleh Kementerian Desa pada tahun 2018 lalu.
"Kita berharap ini bisa menjadi komitmen mercusuar dari seluruh desa yang ada di Indonesia, terutama Bojonegoro untuk menyediakan akses keterbukaan informasi kepada publik yang transparan, partisipatif dan akuntabilitas," ucap Gede Narayana.
Sementara itu, Pemkab Bojonegoro dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik menerapkan program sambang desa. Sambang desa merupakan kegiatan rutin Dinas Kominfo Bojonegoro sebagai wadah mendengar langsung aspirasi Masyarakat Bojonegoro saat ini.
Dalam kegiataan HKIN di Bojonegoro, para peserta juga diajak berkunjung di Desa Pejambon dan Sambang Desa ke Desa Padang, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kegiatan ini, bupati Bojonegoro Anna Muawanah juga berkeliling bersama para tamu untuk mengunjungi stan pameran hasil karya masyarakat Bojonegoro yang berada di deretan stan pameran di sekitar pemkab Bojonegoro. (iwd/iwd)
