detikNews
Kamis 20 Juni 2019, 16:59 WIB

Cerita Risma Soal Dirinya Ditolak Saat Minta Aset YKP Kembali ke Pemkot

Hilda Meilisa - detikNews
Cerita Risma Soal Dirinya Ditolak Saat Minta Aset YKP Kembali ke Pemkot Wali Kota Tri Rismaharini/Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Wali Kota Tri Rismaharini mengaku pihaknya berulang kali meminta aset YKP kembali ke Pemkot Surabaya. Namun usulan tersebut berulang kali ditolak. Hal itu diungkapkan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus mega korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Risma yang diperiksa hampir dua jam mengatakan sejak 2012, dirinya sudah pernah mengirim surat ke YKP agar aset pemkot dikembalikan. Namun pihak YKP menolak hal ini.

"Ada kata kuncinya yang tadi sempat diperiksa, ya banyak ada 14 item. Tapi saya pernah kirim surat ke YKP untuk menyerahkan aset itu ke pengelolanya di Pemkot tahun 2012, tapi saat itu ada penolakan," kata Risma kepada wartawan usai diperiksa di Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (20/6/2019).

Risma menambahkan pihaknya sudah melakukan upaya-upaya ini sejak 2012. Mulai dari mengirim surat ke gubernur, ke KPK hingga ke kejati.

"Loh itu kita tidak berhenti itu, jadi setelah 2012 kita kirim surat, saya kirim surat juga ke gubernur, kirim surat ke KPK, dan kemudian ke sini. Jadi tidak berhenti itu panjang rangkaiannya," imbuhnya.


Sementara saat ditanya berapa nilai aset pemkot, Risma mengatakan saat ini pihak kejaksaan masih melakukan penghitungan. Namun, dua telah memiliki bukti jika aset itu memang milik pemkot.

"Ya nanti itu dari kejaksaan yang ngitung. (Aset Pemkot) soalnya ya awal modalnya kan dari pemkot. (Bukti lain) tadi kan suratku yang ke YKP, trus YKP balas. Itu kan ada. Intinya itu aja," lanjut Risma.

Kasus korupsi YKP dan PT YKP pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YKP diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, YKP dibentuk Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Wali Kota Sunarto.


Sementara lantaran ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun, tiba-tiba tahun 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot.

"Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai trilyunan rupiah," ujar Didik.

Didik menyebut kasus korupsi YKP merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati. "Ini korupsi yang nilainya mencapai trilyunan rupiah. Ini rekor terbesar," kata mantan Kajari Surabaya.
(hil/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com