detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 20:35 WIB

Soal Mutasi Ilegal, DPRD Anggap Pemkab Malang Lalai

Muhammad Aminudin - detikNews
Soal Mutasi Ilegal, DPRD Anggap Pemkab Malang Lalai Foto: Muhammad Aminudin
Malang - DPRD Kabupaten Malang menganggap Pemkab Malang lalai dalam melaksanakan tugas pascamutasi ilegal digelar. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko setelah menggelar rapat kerja bersama Pemkab Malang. Sebelum rapat kerja, klarifikasi langsung dilakukan kepada Plt Bupati Malang Sanusi bersamaan dengan sidang paripurna.

"Hasil rapat bersama Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemkab Malang. Bisa dikatakan jika Pemkab alpa atau lalai dalam memperhatikan aturan mutasi pegawai," ungkap Sasongko kepada wartawan di gedung DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji, Selasa (18/6/2019), petang.

Kelalaian yang dimaksud, kata Sasongko, Pemkab Malang tidak memperhatikan dengan teliti aturan terkait mutasi ASN, khususnya eselon II. Pemberhentian dan pengangkatan harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi ASN (KASN).

"Makanya dalam pengajuan permohonan mutasi oleh Plt Bupati Malang (Sanusi) ditolak oleh Kemendagri dan Gubernur Jatim. Karena dalam pengajuannya, tidak turut meminta rekomendasi KASN sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.


Sasongko menambahkan, Pemkab Malang telah memutuskan penundaan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) bagi ASN yang masuk bursa mutasi 31 Mei lalu. Sampai dengan selesainya pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar 30 Juni mendatang.

"Sudah dibatalkan, tapi Pemkab Malang menyatakan ada penundaan SPMT bagi pejabat baru, sampai nanti selesai Pilkades pada 30 Juni," tegas Sasongko.

Dikatakan, rapat kerja melibatkan dirinya, wakil ketua DPRD serta Komisi I (bidang pemerintahan) merupakan tata tertib yang disepakati DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Rapat kerja menghadirkan Ketua Baperjakat Pemkab Malang Didik Budi Muljono beserta anggotanya selesai digelar petang hari.

"Tata tertibnya begini (rapat kerja), dengan tujuan meminta penjelasan langsung terhadap OPD terkait bersama Sekda. Bukan langsung menggelar Pansus," tuturnya.

Terpisah, anggota Baperjakat Pemkab Malang Trinidiyah membantah adanya kesalahan dalam proses mutasi atau menabrak peraturan yang berlaku.


"Mekanisme yang kami jalankan sudah benar. Plt bisa melakukan mutasi sesuai mandat dari surat yang diberikan Kemendagri. Hanya sekarang, kami menerbitkan penundaan SPMT sampai Pilkades selesai. Itu pertimbangannya, bukan ada kesalahan atau pembatalan, dan ini bukan mutasi, tapi job visit atau rotasi jabatan," ujar Trinidiyah.

Trinidiyah juga tidak bisa menerima, jika dalam proses mutasi dianggap lalai atau ada kesalahan. "Tidak ada yang salah, semua lengkap sesuai prosedur. Memang dalam permohonan awal, tidak menyertakan rekomendasi KASN. Karena ada 13 ASN ekselon II yang ikut dirotasi," tutup Trinidiyah juga Kepala Inspektorat Pemkab Malang ini.

Seperti diberitakan, mutasi jabatan 248 ASN di lingkungan Pemkab Malang dinilai ilegal. Karena rotasi jabatan digelar 31 Mei lalu, oleh Wakil Bupati Malang Sanusi belum mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Selain itu, status Sanusi belum definitif atau resmi dilantik sebagai Bupati Malang.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed