detikNews
Jumat 14 Juni 2019, 16:15 WIB

Tak Kunjung Sertijab, Pejabat Pemkab Malang Pascamutasi Ilegal Resah

Muhammad Aminudin - detikNews
Tak Kunjung Sertijab, Pejabat Pemkab Malang Pascamutasi Ilegal Resah Pendopo Pemkab Malang/Foto file: Muhammad Aminudin
Malang - Keresahan menghampiri pejabat di lingkungan Pemkab Malang pascamutasi yang dianggap ilegal atau cacat hukum. Meski mutasi digelar 31 Mei lalu, namun sampai hari ini belum satupun pejabat yang masuk daftar mutasi menggelar serah terima jabatan (sertijab).

"Kalau sertijab belum, untuk mutasinya 31 Mei lalu. Kalau ditanya sertijabnya kenapa belum dilaksanakan, itu yang kami juga ingin menanyakan," ucap seorang pejabat masuk gerbong mutasi kepada detikcom, Jumat (14/6/2019).

Masih, kata dia, sekarang banyak yang membahas soal keabsahan dari mutasi yang dilakukan. Setelah muncul pendapat, bahwa proses mutasi melanggar peraturan atau cacat hukum.

"Katanya cacat hukum, atau tidak sesuai aturan. Itu juga banyak dibahas dan memunculkan keresahan," katanya seraya enggan disebutkan namanya ini.


Penelusuran detikcom, belum satupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar sertijab dari pejabat lama untuk diserahkan kepada pejabat baru. Hal itu juga terjadi pada mutasi camat. Mereka yang dipindah menduduki jabatan baru, tetap memimpin di kecamatan lama.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nurman Ramdansyah membantah adanya keresahan di lingkungan birokrasi. Karena pihaknya menyakini mutasi sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Tidak ada itu (keresahan), semua tetap berjalan seperti biasanya. Karena kami pastikan proses yang berjalan sudah memenuhi peraturan yang ada," tegas Nurman terpisah.

Terkait sertijab, Nurman mengatakan, hanya persoalan waktu. Prosesi tersebut kapan saja bisa dilakukan mengacu kepada petunjuk pimpinan (Plt Bupati Malang).


"Kalau sertijab bisa dilakukan kapan saja, untuk sementara ini, pejabat lama masih bisa menjalankan jabatan yang sebelumnya dipegang. Jadi tidak ada masalah, semua berjalan normal," tandasnya.

Nurman menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri pasca dilakukan mutasi terus berjalan. Pihaknya membantah keras jika kebijakan tersebut mengabaikan keputusan Kemendagri maupun Gubernur Jawa Timur.

"Dokumen-dokumennya lengkap, bersamaan juga kami terus berkoordinasi dengan Kemendagri terkait masalah ini," tuturnya.

Mutasi jabatan 248 ASN di lingkungan Pemkab Malang dinilai ilegal. Karena rotasi jabatan digelar 31 Mei lalu, oleh Plt Bupati Malang Sanusi belum mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Selain itu, status Sanusi belum definitif atau resmi dilantik sebagai Bupati Malang.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com