detikNews
Kamis 13 Juni 2019, 16:37 WIB

Soal Mutasi Pejabat Pemkab Malang Dinilai Ilegal, DPRD akan Panggil Wabup

Muhammad Aminudin - detikNews
Soal Mutasi Pejabat Pemkab Malang Dinilai Ilegal, DPRD akan Panggil Wabup Foto: Istimewa
Malang - DPRD Kabupaten Malang mengambil sikap atas mutasi ratusan pejabat pemkab yang dinilai ilegal. Plt Bupati Malang Sanusi akan dihadirkan untuk dimintai klarifikasi terkait kebijakan tersebut. Wakil rakyat juga menganggap mutasi yang digelar 31 Mei itu, menyalahi aturan yang berlaku.

"Yang jelas itu melanggar peraturan yang ada. Seperti dicantumkan dalam surat Kemendagri dan Gubernur Jawa Timur yang sudah beredar. Disitu sangat jelas, jika harus seizin tertulis Mendagri, karena masih berstatus Plt Bupati Malang," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6/2019).

Menyikapi mutasi itu, lanjut Hari, DPRD secara resmi akan memanggil Plt Bupati Malang Sanusi beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk meminta klarifikasi.

"Kami sudah mengagendakan, untuk memanggil Plt Bupati (Sanusi) bersama OPD terkait. Tujuannya, meminta klarifikasi langsung atas mutasi yang sudah dilakukan," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Dia mengkatakan, langkah yang diambil DPRD Kabupaten Malang ini, tentunya mengacu mekanisme kelembagaan. Sebelum melangkah lebih jauh menyikapi keputusan mutasi ratusan pejabat di lingkungan Pemkab Malang 31 Mei lalu.

"Mekanismenya begitu, secara prosedural, kami (DPRD) memiliki hak memanggil Plt Bupati bersama OPD terkait, atas persoalan yang terjadi. Dan kami akan menjalankannya," tutur Sasongko.


Di luar mekanisme itu, lanjut Sasongko, pihaknya sangat menyesalkan adanya keputusan yang diambil Sanusi karena hanya berstatus Plt Bupati Malang.

"Padahal sejak awal sudah bisa diketahui dan jelas, bahwa harus mendapatkan surat tertulis Mendagri, jika akan memutasi pejabat. Karena statusnya Plt bukan definitif," sesalnya.

Sasongko berharap, kebijakan serupa tak terulang kembali dan Pemkab Malang harus menjalankan roda pemerintahan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku.

"Pemkab semestinya tidak gegabah, dan wajibnya mentaati peraturan yang ada. Bukan malah melanggar," tandasnya.

Sampai kini, Plt Bupati Malang Sanusi belum dapat dikonfirmasi terkait kebijakan ilegal yang diambilnya akhir Mei 2019 lalu itu.

Mutasi jabatan 248 ASN di lingkungan Pemkab Malang dinilai ilegal. Karena rotasi jabatan digelar 31 Mei lalu, oleh Wakil Bupati Malang Sanusi belum mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Selain itu, status Sanusi belum definitif atau resmi dilantik sebagai Bupati Malang.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com