Ponpes Se-Banyuwangi Tolak Pengerahan Massa Sidang Sengketa Pilpres di MK

Banyuwangi - Pondok pesantren se-Banyuwangi meminta masyarakat dan santri tidak terprovokasi isu pengerahan massa melakukan tindakan inkonstitusional dan anarkis, menjelang sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar beberapa hari lagi.

Pesantren se-Banyuwangi juga melarang keras santri berangkat ke Jakarta. Para santri bahkan mengutuk aksi anarkis yang melanggar konstitusi yang terjadi pada bulan Mei lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) H. Fahrur Rozi, saat menyikapi adanya isu pengerahan massa untuk melakukan tindakan anarkis di gedung MK.

"Kami melarang pengerahan massa. Yang namanya santri jelas tidak mau melakukan aksi anarkis. Santri itu bersifat lembut dan saling menyayangi. Tidak termakan isu murahan seperti itu," ujar pria yang juga pengasuh Ponpes Raudlatussalam Gunungsari Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi kepada detikcom, Kamis (13/6/2019).

Pria yang biasa dipanggil Gus Rozi iki mengaku telah mengeluarkan peringatan keras kepada pondok pesantren se-Banyuwangi untuk tidak mengerahkan massa ke Jakarta. "Dan kita melarang keras santri berangkat ke Jakarta. Apapun aktivitas disana. Lebih baik ditunda," tambahnya.

Baca juga: Ulama Bojonegoro Ajak Masyarakat Tidak Terprovokasi Sidang Pilpres di MK

Jadwal sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres tahun 2019 di MK dimulai 11 Juni 2019 dengan agenda registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa dan tanggal 28 Juni 2019 putusan sengketa Pilpres.

Mengenai gugatan di MK, tambah Gus Rozi, merupakan hal yang sah-sah saja. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun diatas undang-undang. Oleh karena itu, seluruh kebijakan hingga protes wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang ada.

"Percayakan ke MK. UU di Indonesia ini sudah sesuai dengan zaman. Kami menolak segala bentuk aksi kerusuhan dan mengimbau semua pihak untuk bersabar dan mengawal sidang MK dengan damai serta menghargai penuh hasil keputusan Sidang MK terkait PHPU Pilpres tahun 2019." tegasnya.

Soal kalah menang dalam gugatan tersebut, kata Gus Rozi, merupakan keputusan yang terbaik. Diharapkan bagi yang kalah harus menerima dengan lapang dada. Hal itu merupakan sikap yang menjunjung demokrasi.

"Tidak bisa menerima kekalahan itu bukanlah tradisi santri. Santri sangat menjunjung tinggi demokrasi. Pendahulu kita berjuang untuk demokrasi dan telah memilih dengan matang konsep ini. Karena Indonesia ini memiliki banyak suku ras dan agama. Kita harus menerima Bhinneka Tunggal Ika. Dan bagi pesantren NKRI harga mati," pungkasnya. (fat/fat)