22 dari 29 Anggota DPRD Kota Probolinggo Bolos di Hari Pertama Kerja

M Rofiq - detikNews
Senin, 10 Jun 2019 17:53 WIB
22 Anggota DPRD Kota Probolinggo bolos di hari pertama kerja usai liburan (Foto: M Rofiq)
Probolinggo - Sebanyak 22 Anggota DPRD Kota Probolinggo bolos kerja pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Hanya ada 7 anggota dewan yang masuk kantor.

Absennya 22 Anggota DPRD itu dibenarkan pimpinan dewan, Agus Rudianto Gahfur. Agus mengatakan anggota DPRD seharusnya tetap wajib masuk kerja di hari pertama.

"Karena hari ini adalah jam kerja, meski pasca lebaran, tentunya saya dan pimpinan lainnya hadir di kantor dewan," ujar Agus kepada wartawan, Seni (10/5/2019).

Tetapi Agus mengaku belum mengetahui apa alasan 22 anggotanya membolos. Agus mengaku belum mendapat informasi atas ketidakhadiran para anggota dewan.


"Kami belum mendapat penjelasan ketidakhadiran, dari 22 anggota dewan yang tak masuk. Namun untuk sikap, kami pimpinan dewan memilih mengembalikan ke fraksi masing-masing. Dan soal sanksi itu menjadi ranah Badan Kehormatan (BK)," terang Agus.

Agus menjelaskan terkait masalah yang bisa diproses sesuai mekanisme adalah ketika ada agenda paripurna. Misalnya 3 kali ada anggota dewan tak hadir tanpa keterangan, maka bersangkutan sudah pasti dikenai sanksi.

Hanya ada 7 anggota DPRD Kota Probolinggo yang hadir di hari pertama kerja yakni Pimpinan DPRD Agus Rudianto Gahfur sebagai Ketua, Mukhlas Kurniawan dan Roy Amran sebagai Wakil Ketua DPRD.

Dan untuk anggota dewan yang hadir diantaranya, Saifur Rahman dari Fraksi PKS, Muhammad Yoni dari Nasdem, Jamiatul Holifan dari Golkar, dan Saiful dari Golkar.


Artinya, dari total 29 anggota dewan Kota Probolinggo, hanya 7 anggota saja yang hadir atau 20%-nya. Sedangkan sekitar 80% anggota dewan tidak hadir, alias bolos. Sementara satu orang anggota dewan meninggal dunia.

DPRD Kota Probolinggo sendiri dijadwalkan segera menggelar rapat LHPBPK 2018 di masing-masing komisi. Rapat tersebut merupakan langkah pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemkot Probolinggo. (iwd/iwd)