Tuntutan Prabowo-Sandi ke MK Dinilai TKD Jatim Tak Realistis

Surabaya - Tuntutan yang tercantum dalam gugatan hukum kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak realistis. Terpaut jauh dalam hal suara adalah salah satu alasannya.

"Saya baca petitumnya mungkin tidak realistis ya. Kenapa? Pertama, karena selisih suara antara 01 dan 02 sangat signifikan, mencapai 16,9 juta suara," ujar Ketua TKD Jatim Machfud Arifin usai buka bersama relawan Pertiwi Jatim dan para satgas parpol pendukung Jokowi di Surabaya, Minggu (26/5/2019).

"Kedua, karena tak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada bukti pelanggaran karena memang enggak ada pelanggaran. Itu kan mereka bilang curang hanya untuk framing narasi saja, tidak berbasis fakta. Tapi kita lihat saja nanti di MK, para hakim pasti menetapkan putusan terbaik," imbuh mantan Kapolda Jatim tersebut.

Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandi mencantumkan tujuh permohonan kepada MK dalam gugatannya. Di antaranya adalah memohon MK membatalkan penetapan KPU terkait hasil pilpres serta menyatakan kandidat 01 melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca juga: KPU Tetapkan Jokowi Menang, TKD Jatim: Semua Harus Legowo dan Beri Teladan

Selain itu, kubu Prabowo-Sandi memohon MK mendiskualifikasi Jokowi-Maruf sebagai peserta Pilpres 2019. Kemudian, memohon MK mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 atau melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia.

"Mereka minta Pak Jokowi didiskualifikasi itu dasarnya apa? Juga meminta Pemilu ulang, itu menjadi preseden yang tidak arif. Itu mengajarkan ke generasi muda sebuah sikap yang tak berani mengakui kekalahan," ujar Machfud.

Machfud lantas mencontohkan pemilu yang baru saja terjadi pekan lalu di Austalia, di mana pemimpin Partai Buruh Bill Shorten langsung mengucapkan selamat ke kompetitornya, yaitu Perdana Menteri Scott Morrison yang memimpin Partai Koalisi Nasional Liberal, meski ketika itu masih berdasarkan hitung cepat.

"Bahkan, Bill Shorten menelepon Scott Morrison, mendoakan agar pemenang Pemilu di Australia itu bisa sukses melayani rakyat. Sedangkan di sini sebagian elite kubu sebelah malah memprovokasi rakyat," jelasnya.

Meski menilai tak realistis secara substansi hukum, Machfud mengapresiasi langkah yang diambil kubu Prabowo-Sandi.

Baca juga: Sandi Klaim Ada Politik Uang, TKD: Ini Bulan Ramadhan, Jangan Fitnah

"Langkah konstitusional jauh lebih baik daripada demonstasi provokatif yang bikin rusuh seperti beberapa waktu lalu di Jakarta," ujar Machfud.

Dalam rekapitulasi akhir, KPU mengumumkan pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 80.871.853 suara (55,33 persen) dan Prabowo-Sandi memperoleh 65.286.673 suara (44.67 persen).

Di Jawa Timur, Jokowi meraup 16,23 juta suara (65,7 persen), dibanding Prabowo 8,44 juta suara 9 (34,3 persen). Selisih suara 01 dan 02 di Jatim sebesar 7,79 juta.

"Alhamdulillah, Jatim menang tebal berkat kerja nyata Pak Jokowi yang telah dirasakan rakyat, dan gerak semua komponen pendukung 01," pungkas Machfud. (hil/iwd)