DetikNews
Sabtu 18 Mei 2019, 11:21 WIB

BEM Jombang Tolak Gerakan Inkonstitusional

Enggran Eko Budianto - detikNews
BEM Jombang Tolak Gerakan Inkonstitusional Foto: Istimewa
Jombang - Mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi di Kabupaten Jombang menyatakan mendukung hasil kerja KPU dan Bawaslu di Pemilu 2019. Para mahasiswa juga berikrar menolak agenda people power atau gerakan nasional kedaulatan rakyat karena melanggar hukum atau konstitusi di Indonesia.

Ikrar para mahasiswa ini digelar di ruang pertemuan salah satu hotel Jalan Soekarno-Hatta, Peterongan, Jombang. Mereka datang dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi di Kota Santri. Mulai dari BEM Undar, STKIP PGRI, Unipdu, STIT UW, Unhasy, Unwaha, BEM STAIBAFA, serta GMNI, PMII, HMI, KAMMI dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Terdapat tiga poin penting yang mereka ikrarkan secara bersama-sama. Para mahasiswa di Jombang mendukung sepenuhnya kinerja KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu 2019, menolak tindakan-tindakan inkonstitusional yang mencederai demokrasi, mengancam kesatuan dan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI, serta mendukung TNI Polri sebagai garda terdepan mengawal NKRI.


Ikrar tersebut mereka bacakan di hadapan Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Kapolres Jombang AKBP Fadli Widianto, serta Danramil Peterongan Kapten Inf Kartiko.

Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jombang Sahdan mengatakan, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu 2019 adalah produk undang-undang yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, hanya penyelenggara Pemilu yang berwenang menentukan calon terpilih, baik Pilpres maupun Pileg 22 Mei nanti.

"Kalau kita tidak mendukung KPU dan Bawaslu, padahal itu amanah undang-undang, sama saja dengan kita mengingkari amanah undang-undang," kata Sahdan kepada detikcom, Sabtu (18/5/2019).

Untuk itu, mahasiswa di Jombang mengajak semua elemen masyarakat untuk menerima hasil Pemilu 2019 dengan lapang dada. Perselisihan hasil Pemilu agar dituntaskan melalui jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Dengan begitu, lanjut Sahdan, para mahasiswa menilai agenda people power atau gerakan nasional kedaulatan rakyat tidak perlu lagi untuk diikuti. Selain melanggar hukum atau konstitusi di Indonesia, gerakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami memandang kedua hal itu (people power dan gerakan kedaulatan rakyat) ada indikasi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sehingga kami juga menolak. Unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, itu sah dan menjadi hak setiap warga negara. Kalau people power kan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah," terangnya.

Kapolres Jombang AKBP Fadli Widianto mengapresiasi kesolidan para mahasiswa di Kota Santri. Pihaknya berpesan agar kaum mahasiswa juga mewaspadai berkembangnya faham radikal.

"Berkembangnya faham Islam radikal juga tidak kalah penting yang harus kita cegah bersama," tandasnya.
(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed