DetikNews
Jumat 17 Mei 2019, 20:50 WIB

Larang Warga ke Jakarta 22 Mei, Wiranto Disebut FUI Langgar HAM

Deny Prastyo Utomo - detikNews
Larang Warga ke Jakarta 22 Mei, Wiranto Disebut FUI Langgar HAM Koordinator Lapangan FUI Jatim ustaz Sasmita (Foto: Deny Prastyo Utomo)
Surabaya - Menko Polhukam Wiranto meminta aparat menghalau pergerakan warga menuju Jakarta pada 22 Mei 2019. Forum Umat Islam (FUI) Jatim menilai larangan itu merupakan pelanggaran HAM.

"Ini kan lucu ya. Ini negeri kita, pergi aja kok nggak boleh. Itu kan lucu. Apakah ini luar negeri. Gitu aja, pertanyaannya gitu aja," kata Koordinator Lapangan FUI Jatim ustaz Sasmita kepada wartawan usai aksi di kantor Bawaslu Jatim di Jalan Tanggulangin, Jumat (17/5/2019).

Sasmita mengatakan imbauan yang oleh Sasmita disebut larangan itu melanggar HAM. Padahal berkumpul merupakan hak asasi umat dalam menyampaikan aspirasi.

"Itu aspirasi umat. Kita tidak bisa melarang umat, melarang orang mau pergi ke mana itu melanggar hak asasi manusia itu sendiri," jelas Sasmita.


Apakah dari Jawa Timur akan juga berangkat ke Jakarta? Sasmita mengaku menunggu komando.

"Tunggu komando. Tunggu komando," ujar Sasmita.

Sasmita mengatakan aksi atau gerakan yang dilakukan pihaknya di kantor Bawaslu Jatim adalah untuk kedaulatan rakyat dan untuk menegakkan keadilan.

"Pemilu itu harus jujur dan adil. Karena kedaulatan rakyat tidak dibangun dengan kejujuran dan keadilan maka kedaulatan itu akan hancur. Supaya ditegakkan keadilan. Kemarin sudah diputuskan kalau KPU salah, maka harus ada diskualifikasi. Siapa yang curang itu harus didiskualifikasi," tandas Sasmita.


Dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Menko Polhukam Wiranto meminta aparat dan pemerintah daerah menghalau warga yang ingin ke Jakarta saat pengumuman hasil rekapitulasi suara pada 22 Mei 2019.

Tujuannya adalah agar tidak terjadi penumpukan massa di Jakarta saat pengumuman hasil pemilu tersebut.

Wiranto menuturkan upaya membendung warga dari luar daerah menuju Jakarta juga untuk mencegah terjadi konflik sosial. Sebab, ia menyebut jelang pengumuman hasil pemilu terdapat indikasi dan kecenderungan konflik sosial.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed