DetikNews
Senin 06 Mei 2019, 15:47 WIB

Dugaan Money Politics 2 Caleg Demokrat di Malang Dikaji Bawaslu

Muhammad Aminudin - detikNews
Dugaan Money Politics 2 Caleg Demokrat di Malang Dikaji Bawaslu Divisi Penindakan Bawaslu George Da Silva/Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Bawaslu Kabupaten Malang mulai mengkaji perkara dugaan money politics yang menyeret dua Caleg Partai Demokrat. Kajian akan menjadi rekomendasi, apakah perkara tersebut bisa dilimpahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Hari ini kami melakukan kajian. Ini seperti mekanisme yang tercantum dalam peraturan Bawaslu dan Undang-undang Pemilu terkait penanganan perkara pelanggaran pidana," kata Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva, Senin (6/5/2019).

Menurut George, hasil kajian akan menentukan apakah dua caleg yang terseret perlu dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu, hasil kajian juga menentukan apakah perkara bisa dilimpahkan ke Gakkumdu untuk penanganan pidana yang ditemukan.

"Untuk saat ini, kami baru akan melakukan kajian. Hasilnya apa mohon sabar menunggu. Kemarin kami harus fokus mengawal rekapitulasi sampai tingkat KPU. Sekarang sudah selesai dan bisa kembali fokus dalam perkara ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, pelaku pembagian amplop berisi uang Juwita masih menjadi kunci dalam penanganan perkara ini. Sayangnya 4 kali pemanggilan yang sudah dilayangkan Panwascam Turen tak mendapatkan respon.


"Masih sangat penting hadirnya saksi mahkota. Bukan berarti kita mengatakan perkara ini lemah. Dan bukti-bukti atau unsur formil sudah terpenuhi, karena semua harus menunggu hasil kajian nanti," tambah George.

Bawaslu masih memiliki waktu penanganan perkara mulai ditemukan adanya pelanggaran. Yakni selama 14 hari kerja.

"Waktu kami masih ada. Jadi tahapan ini masih berjalan sampai nanti final melalui hasil pleno dalam menentukan status dari perkara ini," tutur George.

Ketua Pusat Kajian Pemilu dan Demokrasi Universitas Brawijaya Tri Hendra Wahyudi menyatakan, Bawaslu sebenarnya telah mengantongi unsur formil dalam penanganan perkara tersebut. Sehingga berkas perkara beserta barang bukti yang sudah terpenuhi, bisa dilimpahkan ke Gakkumdu untuk segera ditindaklanjuti.


"Sebenarnya tanpa hadirnya saksi mahkota atau pelaku, unsur formil sudah dimiliki. Jadi kasus ini bisa dilanjutkan dan dilimpahkan ke Gakkumdu," papar Hendra terpisah.

Kasus dugaan money politics terbongkar pengawas Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang memergoki Juwita tengah membagikan amplop berisi uang pada masa tenang Pemilu.

Dua caleg yang terseret dugaan money politics yakni Tono dan Serta Nurseto Budi Santoso. Tono merupakan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil II yang meliputi wilayah Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit dan Turen.

Sedangkan Nurseto merupakan Caleg DPR RI yang terdaftar di Dapil V meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Keterlibatan keduanya berdasarkan barang bukti amplop berisi uang Rp 40 ribu yang mencantumkan kode penggalangan suara untuk kedua caleg tersebut.

Pihak-pihak yang terlibat dengan perkara ini bisa terjerat Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2). Bahwa selama masa tenang pemilu, pelaksana, peserta, atau tim sukses atau kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta Pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Jika mereka melanggar, maka akan diberi sanksi yang ancamannya penjara paling lama 4 tahun kurungan penjara, dan denda paling besar Rp 48 juta.


Zaman Now, Money Politic Tak Lagi Ampuh:


(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed