Jasa Wisata Satu Malam di Bromo Dikeluhkan, Ini Saran Pemkab Probolinggo

Probolinggo - Travel Transit atau jasa wisata satu malam banyak dikeluhkan pemilik hotel dan restoran di kawasan obyek wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pemkab Probolinggo menyarankan agar para pemilik hotel dan restoran lebih kreatif dan berinovasi.

Kasi Destinasi Wisata Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Probolinggo Musa mengatakan Travel Transit tidak meyalahi aturan dan merupakan bagian inovasi menggaet wisatawan. Oleh karenanya, ia berharap pengelola hotel dan restoran harus memiliki inovasi sendiri, agar wisatawan tertarik untuk menginap atau berkunjung.

Musa mengatakan pemkab sudah berupaya melakukan pengembangan destinasi wisata, promosi, dan pembinaan para pelaku wisata, guna mengenjot datangnya wisatawan berlibur ke Gunung Bromo.

Baca juga: Jasa Wisata Satu Malam di Bromo Dikeluhkan Pengusaha Restoran

"Untuk promosi sendiri, Pemda (Pemerintah Daerah) sudah melakukan promosi lewat cetak, elektronik, pameran dan kerjasama dengan daerah lain," kata Musa saat dihubungi detikcom, Sabtu (4/5/2019).

Disebutkan Musa, jumlah Travel yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo sekitar 20 travel. Sementara lainnya, merupakan travel asal luar daerah.

"Jadi untuk travel yang datang ke obyek wisata Gunung Bromo tidak terbatas hanya travel di Probolinggo. Tapi juga travel luar daerah seperti Malang, Surabaya dan lainya,"tukasnya.

"Untuk maraknya travel transit ini mungkin karena sudah momen liburan, jadi banyak wisatawan asal sekolah, dan tentunya mereka biasanya datang dengan paket wisata sehari. Tapi untuk wisatawan asing, saya rasa masih tetap menginap dan makan di restoran," tandasnya.

Baca juga: Ke Banyuwangi, Wali Kota Habib Hadi Ingin Probolinggo Jadi Penyangga Bromo

Namun demikian, guna mencari solusi terbaik terkait maraknya praktik travel transit, Disporaparbud Kabupaten Probolinggo akan menggelar rapat koordinasi dengan para pelaku wisata, di mana melibatkan para pemilik hotel dan restoran serta pihak travel.

Rakor sendiri bertujuan membuat kesepakatan bersama, agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Sementara agenda Rakor sendiri, rencananya dilakukan pada triwulan ke 3 atau sekitar bulan Juli atau Agustus 2019. (iwd/iwd)