detikNews
Selasa 30 April 2019, 12:29 WIB

KPU Blitar Curhat Soal Petugas Pemilu Tumbang dan Tudingan Curang

Erliana Riady - detikNews
KPU Blitar Curhat Soal Petugas Pemilu Tumbang dan Tudingan Curang Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah/Foto: Erliana Riady
Blitar - Sebanyak 40 petugas Pemilu di Kabupaten Blitar tumbang. Termasuk 4 yang meninggal dan dua mengalami keguguran. Dengan banyaknya pejuang demokrasi yang kelelahan, KPU Kabupaten Blitar menyayangkan masih ada yang menilai pihaknya curang.

Divisi SDM KPU Kabupaten Blitar Ragil Agus Tridarmanto mengatakan, pihaknya hanya sebatas mencatat siapa saja petugas Pemilu yang tumbang. Karena terkait asuransi dan biaya pengobatan, sudah ada mekanisme yang mengaturnya.

"Kami sebatas mendata. Untuk yang meninggal memang ada uang duka. Tapi untuk biaya berobat yang sakit, ini kami tunggu keputusan KPU Pusat dulu," kata Ragil pada detikcom, Selasa (30/4/2019).

KPU menilai, banyaknya petugas Pemilu yang tumbang harus menjadi bahan evaluasi. Tidak hanya soal tahapan dan anggaran Pemilu.


"Evaluasinya juga harus melihat bukan hanya persiapan SDM, tahapan dan anggaran. Tetapi juga ketahanan manusia dalam melaksanakan tugas tanpa jeda," kata Ketua PKU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah.

Sedangkan soal tudingan kecurangan, menurut Imron kecanggihan teknologi bisa dimanfaatkan semua orang untuk memantau semua proses tahapan Pemilu.

"Bagaimana bisa melakukan kecurangan jika IT dan medsos makin canggih. Bahkan sekarang plano bisa dipotret dan disebar-luaskan," imbuhnya.

Bahkan untuk menampik tudingan itu, ada aturan petugas KPPS dua periode. Menurut Imron, aturan itu tidak fair. Karena bagi KPU Kabupaten Blitar sekarang saja susah untuk mencari SDM KPPS.


"Sekarang saja kami itu sulit untuk mendapat SDM KPPS. Kalau yang sudah berpengalaman tidak boleh digunakan lagi dengan alasan berpotensi melakukan kecurangan, itu saya kira tidak fair. Teknologi dan medsos sudah canggih untuk mantau dan mengawasi semua prosesnya," ujar wanita berusia 46 tahun ini.

Imron menambahkan, wacana sertifikasi bagi petugas KPPS sebenarnya sangat bagus. Namun sulit untuk direalisasikan. Masalahnya, banyak tenaga berpendidikan enggan melakukan tugas mengawal proses demokrasi ini.

"Banyak yang sarjana yang mampu, tapi gak mau. Sertifikasi KPPS juga sangat bagus. Tapi jangankan sertifikasi, wong sekarang saja sudah banyak yang bilang kapok. Gak mau jadi KPPS lagi," pungkasnya.

Beban moral menjadi KPPS jadi alasan utama mereka tidak mau menjalankan pekerjaan ini lagi. Waktu bekerja non stop dalam penghitungan suara, sementara kompensasi penghasilan yang didapat tidak setara, juga menjadi dasar mereka kapok menjadi KPPS lagi.


Simak Juga 'Dinilai Gagal Gelar Pemilu Serentak, KPU: Terlalu Dini Menyimpulkan':

[Gambas:Video 20detik]


(sun/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com