.webp)
Hal itu disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyambut kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meninjau jargas di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan, pada 2016 pihaknya mengajukan 17.863 SR.
Namun, permohonan itu hanya direalisasikan 5 ribu SR oleh Kementerian ESDM. Sementara tahun lalu pihaknya mengajukan 22.306 SR. Lagi-lagi realisasinya sangat minim, yaitu 4 ribu SR. Jargas untuk rumah tangga itu akan dipasang tahun ini.
Sebanyak 9 ribu SR itu menyentuh 8 kelurahan di Kota Mojokerto. Meliputi Kelurahan Magersari, Gedongan, Balongsari, Kedundung, Purwotengah, Jagalan, Sentanan, serta Kelurahan Mentikan.
"Seberapa pun yang kami terima insya Allah akan memberi manfaat bagi warga kami. Masih tersisa 31 ribu SR, semoga realisasinya dicicil setiap tahun hingga selesai semua," kata Ning Ita di hadapan Komisi VII DPR RI di Kantor Kelurahan Surodinawan, Senin (29/4/2019).
Tak bisa dipungkiri, lanjut Ning Ita, jargas untuk rumah tangga bisa meringankan beban hidup warganya. Selain itu, penggunaan gas bumi melalui jargas yang sudah terpasang, menjamin keamanan dan kepastian pasokan gas ke rumah-rumah penduduk.
"Kota Mojokerto ini kota kecil, tapi kepadatan penduduknya tinggi. Tidak membutuhkan investasi yang besar untuk pemasangan jargas," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam menuturkan, tahun ini Jatim menjadi provinsi yang paling banyak mendapatkan jargas untuk rumah tangga. Sebanyak 24 ribu SR akan dipasang di Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Pasuruan, serta Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Terkait keluhan dari Wali Kota Mojokerto, politisi PKB ini berjanji akan membantu untuk mengupayakan realisasi yang lebih maksimal. "Yang penting usulan dari Pemkot Mojokerto masuk dulu. Nanti akan dibahas dalam pembahasan anggaran, tapi kalau memang anggarannya cukup, kita upayakan tetap dapat di Kota Mojokerto. Sehingga kekurangan tetap dapat," pungkas Syaikhul. (sun/bdh)
