Banyak Petugas Pemilu Meninggal, Mendagri: Fisik dan Mental Tidak Siap

Banyuwangi - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin dengan banyaknya penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia dan jatuh sakit, karena beban kerja yang berat. Tjahjo menilai secara fisik dan mental petugas tersebut tidak siap dengan beban kerja dan durasi pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini.

"Pada Pemilu ini secara fisik dan mental petugas KPPS kita di bawah tidak siap. Yang biasanya 8 jam 10 jam kerja sekarang menjadi 24 jam kerja. Atas nama Pemerintah menyampaikan duka cita," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada detikcom, usai menghadiri upacara puncak Hari Otonomi Daerah ke XXIII di Banyuwangi, Kamis (25/4/2019).

Saat ini menurutnya, atas perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang membahas dan telah disetujui untuk memberikan santunan. Dia meminta semua pihak untuk tidak melihat jumlah santunan yang diberikan.

Baca juga: Empat Petugas Pemilu di Blitar Meninggal, Tiga Dirawat di RS

"Ini penghargaan, kita menghargai teman-teman KPPS termasuk anggota Polri, TNI yang gugur menjalankan tugas dengan tulus ikhlas untuk menyukseskan pemilu ini," beber Tjahjo Kumolo.

Meski demikian, kata Tjahjo, masih saja yang banyak orang melakukan memfitnah, berbicara ngawur, hoax tentang pemilu. Namun menurut Tjahjo Kumolo Pemilu tahun ini merupakan pemilu yang terbesar di dunia, terumit di dunia tapi berjalan sukses.

"Aman, pada hari H tidak ada apa-apa. Tingkat partisipasinya juga 80 persen lebih. Soal ada satu dua yang diulang itu adalah proses dinamika. Disadari, karena kita 800 ribu lebih TPS. Itu yang harus diamankan," tegasnya.

Baca juga: Ratusan Polisi Salat Gaib untuk Petugas Pemilu yang Meninggal

Tjahjo mengajak semua orang untuk mengikuti aturan konstitusional yang ada. Dia menegaskan KPU dan Bawaslu merupakan organisasi yang bukan di bawah pemerintah. Kedua lembaga ini mandiri, nasional dan tetap sebagaimana aturan undang-undang dan konstitusi.

"Maka seluruh peserta Pileg dan Pilpres harus mengikuti mekanisme konstitusional kalau ada hal-hal yang tidak puas mari kita ikuti tahapan yang sudah di susun KPU dengan rapi. Itu aja," pinta Tjahjo. (iwd/iwd)