detikNews
Senin 22 April 2019, 14:15 WIB

Tak Direspon, Korban Penipuan Rekrutmen PNS Mojokerto Pernah Adukan ke BK

Enggran Eko Budianto - detikNews
Tak Direspon, Korban Penipuan Rekrutmen PNS Mojokerto Pernah Adukan ke BK Surat laporan ke polisi/File: detikcom
Mojokerto - Kasus dugaan penipuan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Mojokerto Aang Rusli Ubaidillah ternyata pernah diadukan korban ke Badan Kehormatan dewan setempat. Namun, aduan tersebut tak pernah mendapatkan tanggapan.

Kuasa hukum para korban, Sulaiman mengatakan, aduan tersebut dikirim berupa surat somasi yang ditujukan ke Aang pada 23 Januari 2019. Namun, somasi itu juga dia tembuskan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Mojokerto.

"Intinya kami somasi supaya dia segera merapat ke kami untuk menyelesaikan masalah, juga supaya ditegur oleh Badan Kehormatan," kata Sulaiman saat dihubungi detikcom, Senin (22/4/2019).

Namun, pengaduan tersebut tak pernah mendapat tanggapan dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mojokerto. "Para korban meminta tolong ke pelaku karena melihat dia sebagai anggota dewan. Artinya ada hubungannya dengan jabatan dia (Aang) sebagai anggota dewan. Walaupun itu perbuatan personal," terangnya.

Di lain sisi, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi menyatakan tidak pernah mendapatkan surat aduan tersebut dari Badan Kehormatan. "Belum pernah ada surat aduan di meja saya," ujarnya saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (9/4).


Ismail menilai dugaan penipuan yang dilakukan Aang bukan termasuk pelanggaran kode etik anggota dewan. Oleh sebab itu, proses hukum yang kini harus dijalani Aang menjadi urusan pribadi dan Fraksi Partai Demokrat.

"Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran kode etik sebagai anggota dewan. Pelanggaran kode etik itu tidak taat pada aturan internal, seperti yang paling umum dalam rapat paripurna tidak ikut tanpa alasan sampai berkali-kali. Kalau ini ranah pribadi," terangnya.

Sampai hari ini, kasus dugaan penipuan yang dilakukan Aang juga belum diproses oleh polisi. Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Muhammad Solikhin Fery berdalih, saat ini pihaknya fokus pada pengamanan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

"Efektif minggu depan, saksi pelapor dulu yang akan kami mintai keterangan," tandasnya.

Terdapat 3 orang yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh Aang. Mereka adalah Mudji Rokhmat (63), warga Dusun Pandansili, Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Siti Khoyumi (52), warga Dusun Sambisari, Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, serta Irwan Siswanto (39), warga Jalan Melati, Perumda, Sooko, Mojokerto.


Mudji dan Siti diminta Aang membayar agar anak mereka menjadi PNS di lingkungan Pemkab Mojokerto. Sementara Irwan diminta Aang membayar agar keponakannya menjadi pegawai honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Namun, janji Aang sampai kini tak terealisasi. Padahal, uang telah mereka bayarkan ke Aang.

Mudji menyetorkan uang Rp 65 juta secara langsung di rumah Aang dalam dua tahap. Berdasarkan bukti kwitansi yang disimpan kuasa hukum korban, uang Rp 50 juta diserahkan ke Aang pada 20 Mei 2015, sedangkan Rp 15 juta diserahkan 17 Juni 2015.

Sementara Siti menyerahkan uang Rp 70 juta secara langsung ke Aang pada 4 Maret 2018. Namun, kwitansi bermaterai yang dia siapkan tak ditandatangni oleh Aang. Korban Irwan menyerahkan uang Rp 28 juta kepada Aang. Ketiga korban pun kompak menyewa pengacara untuk menempuh jalur hukum. Mereka melaporkan Aang ke Polres Mojokerto pada 4 April 2019.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed