DetikNews
Selasa 16 April 2019, 14:25 WIB

Kantor Kelurahan di Kota Mojokerto Mangkrak Dampak Proyek Bermasalah

Enggran Eko Budianto - detikNews
Kantor Kelurahan di Kota Mojokerto Mangkrak Dampak Proyek Bermasalah Kantor Kelurahan di Kota Mojokerto Mangkrak/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Gara-gara proyek bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), renovasi kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terhenti. Akibatnya, gedung dua lantai itu tak bisa ditempati karena pembangunan belum tuntas.

Camat Prajurit Kulon Yusuf Setiawan mengatakan, proyek renovasi kantor Kelurahan Kauman ini menelan APBD sebesar Rp 535 juta. Namun, proyek dihentikan karena menjadi temuan BPK. Kontrak dengan rekanan pun diputus.

"Intinya putus kontrak. Nilainya Rp 535 juta, ini proyek renovasi," kata Yusuf kepada wartawan di kantor Kelurahan Kauman, Jalan Brawijaya, Kota Mojokerto, Selasa (16/4/2019).

Bangunan kantor kelurahan ini sudah tampak berlantai dua. Namun, gedung ini masih jauh dari kata selesai. Bagian atap hanya berupa kerangka. Sementara tembok masih belum tertutup sepenuhnya.

Mangkraknya renovasi kantor Kelurahan Kauman mendapat respons dari Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Pejabat yang akrab disapa Ning Ita ini mendapat keluhan dari warga saat melakukan sidak kesiapan Pemilu 2019 di kantor kelurahan tersebut.


Ning Ita menjelaskan, proyek renovasi kantor Kelurahan Kauman menjadi temuan BPK. Pasalnya, renovasi gadung yang dilakukan pihak rekanan tak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

"Kantor Kelurahan ini hasil konsultasi terakhir kami ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) terkait gedung ini sesuai dengan temuan BPK memang ini wanprestasi ya dan harus dibongkar. Itu tahun lalu, sebelum saya," terangnya.

Oleh sebab itu, lanjut Ning Ita, renovasi kantor Kelurahan Kauman tidak bisa dilanjutkan. Menurut dia, pihak rekananlah yang mempunyai kewajiban untuk membongkar gedung yang mangkrak. Sehingga Pemkot Mojokerto bisa melakukan renovasi ulang.

"Pelaksana proyek tidak bersepakat membongkar, inginnya diberi kesempatan untuk melanjutkan karena mereka sudah keluar uang. Padahal ini sudah menjadi temuan," ungkapnya.

Sebagai solusinya, tambah Ning Ita, pihaknya akan menganggarkan untuk pembongkaran gedung yang mangkrak. "Karena mereka (pihak rekanan) tidak mau, maka ini diserahkan kepada kami. Kami kan belum ada anggaran dana pembongkaran, harus kami anggarkan dulu," tandasnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed