Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Masdar Hilmy mengatakan pemberian gelar kepada pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo itu dinilai telat. Meski begitu, ia menyebut pemberian itu sebagai sebagai momen yang tepat.
"Kami mohon maaf kami sempat tidak karena proses ini kemudian disalip oleh UMM, terkesan pakdhe tidak butuh gelar doktor lagi. Memang betul, pakdhe ini sudah punya 1 resmi dari Unair, 2 UMM, 1 doktor causa, ini gelar yang ke tiga kehormatan dari UIN Sunan Ampel Surabaya," kata Masdar dalam sambutannya, Rabu (27/3/2019).
Meakipun telat dalam memberikan gelar doktor honoris causa, menurutnya, pihak UIN Sunan Ampel mengaku tulus dan ikhlas. Karena pihaknya hanya ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan untuk semua.
"Ini adalah moment of the truth, ini adalah otentik, kami memberikan gelar ini tulus ikhlas kepada Pakdhe Karwo, kami tidak berharap apapun kecuali kebaikan dan keberkahan melimpah untuk kita semua, untuk UIN Sunan Ampel, untuk masayikh dan kiai, santri, pondok pesantren dan madin. Tak terbesit sedikitpun bagi kami untuk mengambil keuntungan-keuntungan sesaat dari proses yang panjang ini," terangnya.
Senada sengan Masdar, Pakdhe Karwo juga mengaku tidak mempunyai target apapun dengan pemberian gelar doktor honoris causa. Ia mengaku hanya ingin agar di Jatim ada model pendidikan yang menggabungan antara agama dan sains.
"Ora ono target. Wong nulis kok ono target. Kita kan ingin nyasak salafiah menjadi salah satu model pendidikan yang luar biasa. Basisnya luar biasa. Tinggal menambah stuktur sains teknologi itu kan. Kalau itu digabung jadi satu manifes sehari-hari kita pasti sangat luar biasa," tandas Karwo.
Sebelumnya, Belasan mahasiswa UINSA Surabaya yang tergabung Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi menggelar unjuk rasa di depan gedung rektorat. Mereka menuntut pihak kampus untuk membatalkan rencana pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Soekarwo.
Koordinator aksi Ery Machmudi mengatakan, ada tiga tuntutan utama yang diserukan mahasiswa terkait pemberian gelar pada pria yang juga mantan gubernur Jatim itu. "Sebenarnya tujuan kami menggelar aksi ada tiga poin tuntutan kami dalam menggugat dan menolak pemberian gelar. Pertama kami mempertanyakan kontribusi Pak Karwo di bidang pendidikan agama Islam khusus di Jatim," kata Ery.
Kedua, mereka mempertanyakan soal transparansi proses pemberian gelar tersebut. Yang terakhir, rektor harus membatalkan keputusan pemberian gelar pada Ketua DPW Demokrat Jatim.
(sun/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini