Hadapi 10 Years Challenge, Ma'ruf Amin: Perlu Dana Abadi Kebudayaan

Jombang - Cawapres Ma'ruf Amin juga mencetuskan gagasannya untuk Indonesia agar mampu menghadapi tantangan 10 years challenge. Selain perlunya badan riset dan reformasi pendidikan, menurut dia juga dibutuhkan dana abadi kebudayaan. Seperti apa?

"Tantangan 10 tahun ke depan atau 10 years challenge, kita mau tak mau harus menghadapi itu, yaitu teknologi digital yang begitu cepat, era 4.0 yang kecenderungannya menjungkirbalikkan keadaan yang sudah ada dengan cara-cara yang baru," kata Ma'ruf kepada wartawan usai silaturahmi dengan para kiai di Pondok Pesantren Babussalam, Desa Tanggalrejo, Mojoagung, Jombang, Senin (18/3/2019).

Cawapres nomor urut 01 ini menjelaskan, Indonesia sebagai sebuah negara juga akan menghadapi 10 years challenge. Menurut dia, diperlukan adanya badan riset, reformasi pendidikan, serta konservasi kebudayaan.

Baca juga: Membaca Taktik Politik 10 Years Challenge Ma'ruf Amin

"Untuk memelihara ini (kebudayaan) perlu ada upaya-upaya konservasi kebudayaan, juga kita menyediakan dananya. Selain dana anggaran ada dana abadi kebudayaan," terang Ma'ruf.

Dana abadi tersebut, kata Ma'ruf, merupakan dana tetap yang diinvestasikan. Menurut dia, nantinya hasil investasi dari dana abadi lah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di bidang kebudayaan.

Baca juga: Taktik 10 Years Challenge Ma'ruf Amin vs Taktik Kolaborasi Sandi

"Seperti dana pendidikan, dana haji, dan riset dari angka 10 triliun, sampai sekarang ada yang 50 triliun, nah dananya abadi, modalnya terus ditambah, hasilnya digunakan hingga ada yang sifatnya non APBN," tandasnya.

Di arena debat cawapres, Ma'ruf menggunakan kata 10 years challenge untuk menegaskan program-programnya. Hal ini dipandang memberikan gambaran bahwa jika Jokowi-Ma'ruf yang menang, maka 10 tahun kemudian semua program yang direncanakan akan kelihatan hasilnya.

Taktik 10 years challenge Ma'ruf mencakup tiga hal yakni riset, pendidikan, dan kebudayaan. Taktik ini tak terlepas dari semangat untuk meneruskan program yang sudah dijalankan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). (bdh/bdh)