8 Tahun Menunggu, Lahan Sengketa Ini Tak Kunjung Dieksekusi

Ardian Fanani - detikNews
Kamis, 14 Mar 2019 17:27 WIB
Kuasa hukum Dudy Sucahyo dan sertifikat lahan yang disengketakan (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi - Meski telah mendapatkan salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA). Tidak lantas membuat Dewi Anjarwati (56), warga Dusun Krajan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, lega. Betapa tidak, isi putusan MA nomor 2072K/pdt/2011 tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

Dewi Anjarwati bersama almarhum suaminya berjuang mempertahankan lahan yang dikuasai oleh keluarga Amaniyah dan Nur Imama, yang merupakan saudara dari penjaga lahan (mager sari). Karena lahan yang dimiliki satu-satunya itu diserobot, akhirnya kasus itu di meja hijaukan.

Pada sidang perdata di pengadilan negeri (PN) Banyuwangi dengan nomor perkara 103/pdt.G/2009/PN.Bwi majelis hakim mengadili dan menyatakan menurut hukum, penguasaan rumah dan tanah sengketa oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Dan menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah sengketa dari segala hak milik mereka.

Atas putusan tersebut pihak tergugat Amaniyah dan Nur Imama kemudian melakukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi (PT) menolak banding tergugat dan menguatkan putusan PN Banyuwangi tanggal 18 Maret 2010 nomor 103/Pdt.G/2009/PN.Bwi.

Tidak sampai di situ, Amaniyah dan Nur Imama melakukan upaya hukum kasasi. Hasilnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Sehingga atas putusan MA tersebut, Dewi mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Banyuwangi. Namun sayang, permohonan eksekusi objek sengketa yang telah diajukan beberapa kali tidak bisa terlaksana.

"Saya orang kecil. Kami sudah berjuang hingga tidak punya apa-apa lagi," ungkapnya kepada detikcom, Kamis (14/3/2019).


"Kami juga masih belum tahu kenapa belum dilakukan eksekusi. Rencananya saya jual untuk melanjutkan hidup dengan anak-anak saya," ujar janda dua anak ini.

Penasihat hukum Dewi Anjarwati, Dudy Sucahyo mengatakan dia sudah mengajukan permohonan eksekusi atas objek sengketa yang dimenangkan kliennya kepada Ketua PN Banyuwangi. Sayangnya, permohonan tersebut masih belum bisa dilaksanakan.

"Klien kami ini sudah mengajukan permohonan eksekusi sejak tahun 2011 sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan, ada apa?," ungkap Dudy.

Padahal, isi putusan mulai dari PN hingga tingkat MA semuanya dimenangkan oleh kliennya. Ditambah lagi juga putusan perlawanan juga dimenangkan oleh kliennya.

"Semua isi putusan sudah jelas, tapi kenapa permohonan eksekusi masih ditunda-tunda di seolah olah dipersulit. Kami ingin meminta keadilan dan kepastian hukum," terangnya.

Adapun mengenai adanya kehati-hatian PN Banyuwangi agar tidak salah objek dalam melakukan eksekusi. Pihaknya juga telah berkirim surat kepada Kepala Pertanahan Banyuwangi atas objek sengketa.

"Isi surat dari Kepala Pertanahan sudah jelas dan benar objek sengketa yang hendak di eksekusi," tandasnya.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Heru Setyadi mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan eksekusi dari pihak Dudy Sucahyo selaku penasihat hukum Dewi Anjarwati.

Ketua PN Banyuwangi, Purnomo Amin Tjahjo juga telah membalas surat tersebut tertanggal 30 Januari 2019. Dalam surat balasan itu, pihak PN Banyuwangi telah melakukan penelitian atau pengecekan/pencocokan terhadap objek sengketa.


Dalam berita acara pencocokan objek sengketa tertanggal 24 Oktober 2014 pada pokoknya isinya yakni bahwa tanah persil nomor 114 yang dalam perkara gugatan terdiri dari beberapa bidang tanah dan letaknya berjauhan dengan objek yang menjadi sengketa (akan dieksekusi) adalah tanah persil nomor 117 Desa Dadapan. Tanah sengketa berupa tanah persil nomor 117 petok nomor 319, luas 130 meter persegi atas nama Djaelani Amaneyah. Di mana di atas tanah objek sengketa ada satu bangunan rumah permanen ditempati oleh Nur Imama.

"Jadi berdasarkan hasil kajian, maka permohonan eksekusi belum dapat dilaksanakan karena masih dalam penelitian dan pengkajian guna menghindari kesalahan objek eksekusi," ujar Heru.

PN Banyuwangi tidak mempersulit pelaksanaan permohonan eksekusi. Pasalnya, beberapa perkara yang sudah inkrah dan objeknya benar dan tidak ada keragu-raguan langsung bisa dilaksanakan eksekusi.

"Kami justru ingin masyarakat bisa segera mendapatkan kepastian hukum atas haknya. Selain itu, juga tidak ada beban perkara yang menumpuk," tandas Heru. (iwd/iwd)