Gubernur dan Kepala Daerah di Jatim Komitmen Berantas Korupsi

Surabaya - Sebanyak 38 bupati dan wali kota hingga Gubernur Jatim menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan KPK. Komitmen tersebut dibuat karena dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi di Jatim terbilang besar.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan pengawalan dari KPK untuk memberantas korupsi di Jatim. "Kami ingin mendapatkan pengawalan. Kami berharap dengan adanya penandatanganan ini, kemungkinan terjadinya korupsi di seluruh lini bisa kita antisipasi," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Khofifah juga menambahkan, sebagai manusia kadar keimanan seseorang memang bisa bertambah juga berkurang. Untuk itu, ia ingin mengajak KPK hingga para kepala daerah untuk saling mengingatkan.

"Maka proses mengingatkan, proses penguatan dan kembali kita membangun komitmen, rasanya memang lebih banyak kita lakukan," imbuhnya.

Kemudian pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan, dirinya cukup prihatin melihat banyaknya kasus OTT kepala daerah yang terjadi di Jatim. Pihaknya mencatat ada 13 kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Sinergi Pemkab, PN, dan Kejari Madiun Berantas Korupsi

Gubernur Jatim Khofifah/Foto: Hilda Meilisa Rinanda

"Di Jawa Timur ini ada 13 kepala daerah (yang terkena OTT). KPK paling banyak tahun 2018 kemarin kita melakukan 30 kali OTT dan 20 di antaranya melibatkan kepala daerah," ujar Alexander.

Menurutnya, meringkus banyak koruptor bukan suatu prestasi bagi KPK. Pihaknya justru prihatin karena itu merupakan tragedi yang tidak diinginkan masyarakat, yang sudah memberikan amanah kepala pemimpin daerahnya.

"Kami di KPK ini sangat khawatir ketika melakukan OTT atau penindakan kepada kepala daerah, bukan suatu prestasi bagi kami. Tapi itu suatu tragedi bagi masyarakat yang dengan susah payah menghabiskan biaya banyak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah," lanjut Alexander.

Dalam kesempatan yang sama, Alexander memberikan apresiasi kepada Gubernur hingga seluruh kepala daerah di Jatim. Pasalnya, meski beberapa kepala daerah sempat tertangkap OTT, namun ada itikad baik untuk memperbaiki sistem.

"KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Timur, bupati, walikota dan seluruh stakeholder untuk memperbaiki sistem dan membenahi tata kelola pemerintah di Jawa Timur," pungkasnya. (sun/fat)