DetikNews
Kamis 21 Februari 2019, 19:48 WIB

Soal Relokasi Makam karena Beda Keyakinan, Ini Tanggapan PWNU Jatim

Hilda Meilisa - detikNews
Soal Relokasi Makam karena Beda Keyakinan, Ini Tanggapan PWNU Jatim Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)
Surabaya - Mengenai fenomena relokasi makam di Mojokerto, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar angkat bicara. Kiai Marzuki memaparkan ada dua ketentuan yang digunakan, yakni unsur fiqih dan nasionalisme.

"Ada unsur fiqih, ada unsur nasionalisme. Kalau tanah makam itu tanah eigendom atau tanah negara, tanah desa. Maka siapapun, agama apapun, tidak bisa klaim itu makam khusus. Tidak bisa melarang orang agama apapun yang disahkan oleh RI untuk dimakamkan di situ," kata Kiai Marzuki di Kantor PWNU Jatim Jalan Masjid Al Akbar Surabaya, Kamis (21/2/2019).

Namun, berbeda dengan tanah wakaf. Jika pemiliknya mewakafkan tanah tersebut dengan ketentuan atau amanah tertentu, Kiai Marzuki menyarankan agar tak dianggap melanggar HAM. Karena memang amanah seseorang yang mewakafkan harus dijaga.


"Tapi kalau itu tanah waqaf, misalnya yang mewaqafkan orang Kristen ya khusus untuk orang-orang Kristen. kalau mereka menolak untuk dimakamkan di situ jangan dibilang melanggar HAM, karena mereka harus mengikuti wasiat waqaf itu hanya untuk Kristen," papar Kiai Marzuki.

"Kalau itu diwaqafkan orang Muslim dan jadi makam orang Muslim, ketika juru kuncinya menolak siapa yang tidak Muslim, jangan dikatakan melanggar HAM atau jangan dikatakan berlawanan dengan semangat NKRI," imbuhnya.

Kiai Marzuki menambahkan dalam aturan agama, seseorang yang diamanahi memang wajib menjaga amanah tersebut.


"Karena di samping dia NKRI, dia juga harus patuh dengan aturan agama yang memerintah terikat dengan wasiat atau amanat waqaf itu," ucap Kiai Marzuki.

Sementara Kiai Marzuki menambahkan agar kejadian di Mojokerto ini tak terulang kembali, dia ingin beberapa desa yang belum memiliki makam umum, segera menyediakan. Misalnya saja dengan memakai tanah eigendom yang dirapatkan dengan perangkat desa.

"Kalau aturan yang berlaku di syariat mestinya nyuswun sewu, desa harus menyediakan makam untuk umum. Gawe njagani kalau ada hal-hal yang seperti itu. Jadi menurut saya sekiranya di situ ada tanah eigendom, mohon di situ sekitar 50 meter atas rapat kepala desa dengan LPMD, rapat membuat keputusan 50 meter persegi itu dibuat untuk makam umum," sarannya.
(hil/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed