detikNews
Rabu 20 Februari 2019, 15:38 WIB

Pembuang Popok di Kali Brantas yang Terekam CCTV akan Disanksi

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Pembuang Popok di Kali Brantas yang Terekam CCTV akan Disanksi Foto: Deny Prastyo Utomo
Surabaya - Selain terekam CCTV, warga yang membuang popok di Kali Brantas juga akan diberi teguran dengan pengeras suara. Kemudian warga yang terbukti melanggar akan dipermalukan di media sebagai sanksi sosial.

Untuk mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah popok bekas di Sungai Brantas, Pemprov Jatim akan memasang CCTV. Nantinya ada tujuh CCTV yang akan dipasang di Jembatan Karang Pilang Surabaya.

CCTV ini akan langsung terhubung dengan Command Center di Kantor Dinas Kominfo Jatim. Selain itu, area pemasangan CCTV ini nantinya juga dilengkapi dengan speaker aktif.
Kepala Dinas Kominfo Jatim Ardo Sahak menambahkan, speaker ini difungsikan untuk memperingatkan masyrakat yang hendak membuang popok bekas, agar tak jadi melakukan hal tersebut.

"Ada tujuh CCTV. Nah nanti kita kuatkan kalau CCTVnya CCTV itu kan hanya untuk melihat atau memantau saja. Tapi nanti ada edukasi kita nanti kita pasang speaker, loudspeaker, yang terkoneksi dengan command center bisa kita komando dari situ," kata Ardo saat dihubungi detikcom di Surabaya, Rabu (20/2/2019).

Selain itu, Ardo menambahkan konsepnya nanti juga bisa dengan sistem otomatis. Misalnya speaker itu akan berbunyi setiap 10 hingga 15 menit untuk mengingatkan masyarakat agar tak membuang popok di sungai.
"Atau juga dengan sistem automatically, mungkin nanti misalkan dia setiap 10 menit atau 15 menit memberikan peringatan yang mengedukasi," lanjutnya.

Sebelumnya Khofifah juga ingin merilis video pelanggaran warga tersebut ke media massa dan media sosial. Menurut Ardo, itu merupakan bagian dari proses edukasi untuk masyarakat.

"Jadi gini, harapannya Ibu memang demikian nanti sistem kita nanti akan sampai ke situ. Nanti siapa yang membuang itu kan akan kelihatan. Rilisnya ibu itu akan lebih ke 'Ini lho masih ada masyarakat yang membuang sampah' misalnya," paparnya.
Ardo mengatakan, sanksi yang akan diberikan berupa sanksi sosial. "Tapi itu tidak untuk menghukum, tidak. Tidak seperti orang mencuri, tidak begitu, tidak ditangkap tapi lebih ke mengedukasi," pungkas Ardo.
(sun/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed