.webp)
Para anggota dewan itu mengatakan bahwa perencanaan anggaran terkait mobil dinas dilakukan sebelum mereka menjabat pimpinan dewan.
"Bukan kami yang menganggarkan pembelian mobil dinas baru itu. Tetapi anggota dan pimpinan DPRD sebelumnya. Kami menjabat setelah PAW, jadi tidak tahu ada pengadaan itu," ungkap Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto dihadapan pendemo di gedung DPRD Kota Malang Jalan Tugu, Rabu (13/2/2019).
Bambang justru menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dikembalikan kepada Pemkot Malang. "Tapi soal ini akan kita pelajari dan saya terima kasih," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Tak lama Bambang menyerahkan megaphone milik pendemo yang dipakainya kepada Wakil DPRD Fransisca Rahayu Budiwiarti yang mendampinginya.
"Ini biar dijelaskan detil oleh ibu wakil DPRD," ucapnya seraya memberikan megaphone.
Sama dengan Bambang, Fransisca juga membantah, bahwa pimpinan DPRD saat ini tak terlibat dalam pengadaan mobil baru senilai Rp 5,8 miliar itu.
"Mohon diketahui kami PAW pada September 2018, perencanaan pengadaan mobil dinas itu, sudah ada sejak Febuari 2018. Tentunya, membuktikan bahwa kita memang tidak tahu," tegas Fransisca.
Fransisca pun mengajak semuanya memahami alur keuangan APBD tahun 2019. Yang semuanya dipersiapkan oleh Pemkot Malang sejak Febuari tahun lalu.
"Pengadaan mobil itu belum dilelang, menunggu pimpinan DPRD Kota Malang baru hasil Pileg 2019 nanti. Sekitar Agustus kemungkinan dilelangnya. Dengan begitu, bukan kami yang memanfaatkannya," papar politisi dari Partai Demokrat ini.
Fransisca menambahkan dari alokasi anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 5,8 miliar, diperuntukkan membeli satu unit Toyota Hybrid untuk Ketua DPRD Kota Malang, dan tiga unit Toyota Camry, dan satu unit Toyota Hiace.
"Dari alokasi itu tak semuanya dibelanjakan, baru sekitar Rp 3 miliar. Jadi masih Rp 2,6 miliar dari Rp 5,8 miliar. Tentunya akan masuk Silpa nanti," tandasnya.
Pendemo yang bertemu dengan dua pimpinan DPRD Kota Malang itu, tetap mendesak pembatalan pengadaan mobil dinas baru. "Pokoknya kami minta dibatalkan saja," teriak pendemo.
Ketua DPRD Bambang Heri akhirnya merespons dengan sepakat menolak dan membatalkan alokasi anggaran tersebut. "Iya, kalau begitu kita menolaknya," ucap Bambang disambut sorak gembira pendemo.
Pimpinan dewan diisi berdasarkan hasil perolehan suara di Pileg 2014 lalu, oleh kader dari empat parpol berbeda. Pucuk pimpinan atau ketua DPRD dijabat Bambang Heri Susanto dari Fraksi PDI Perjuangan, tiga wakil ketua meliputi Abdulrachman dari Fraksi PKB, Fransisca Rahayu Budiwiarti dari Fraksi Partai Demokrat dan Retno Maruto dari Fraksi Golkar.
Seperti diberitakan, pengadaan mobil dinas baru untuk empat pimpinan DPRD Kota Malang senilai Rp 5,8 miliar dikecam banyak pihak. (fat/iwd)
