Setoran Naik 800 Persen Picu Juru Parkir Madiun Demo

Madiun - Sekitar 100 juru parkir Kota Madiun menggelar aksi di depan Gedung DPRD. Mereka merasa dijadikan 'mesin ATM' Pemkot Madiun karena harus membayar iuran Rp 80 ribu kepada pihak ketiga. Padahal sebelumnya hanya hanya membayar 10 ribu saja.

Kehadiran pihak ketiga PT Bumi Jatimongal Permai sebagai pengelola lahan parkir di Kota madiun dikeluhkan para juru parkir. Mereka merasa diperas oleh Pemkot karena tingginya iuran yang harus mereka bayarkan.

Para juru parkir menyetorkan uang bervariasi. Antara Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu per shift. Dalam sehari juru parkir terbagi menjadi dua shift.

"Dulu saya hanya setor Rp 10 ribu ke Dishub tapi sekarang Rp 80 ribu. Berat mas mau makan apa anak istri," kata salah satu juri parkir Kakah (47) kepada detikcom.

Dari data yang dihimpun detikcom, pihak ketiga sengaja dilibatkan Pemkot untuk mengelola lahan parkir melalui Dishub. Kemudian PT Bumi Jatimongal Permai merupakan pemenang tender yang telah dikontrak Pemkot.

Baca juga: Tolak Jadi 'Mesin ATM', 100 Juru Parkir Pemkot Madiun Aksi di DPRD

Selain tingginya iuran, mereka juga menyayangkan sikap pihak ketiga yang memecat 7 juru parkir secara sepihak. Mereka dipecat karena tidak mau menyetorkan uang parkir.

Dalam aksi yang digelar di depan gedung DPRD Kota Madiun, perwakilan juru parkir bertemu dengan ketua DPRD Kota Madiun Istono, serta wakil ketua DPRD Didik Yulianto. Dalam mediasi tersebut, tampak pula Kasatpol PP dan kepolisian, serta Dishub Kota Madiun.

Dalam mediasi tersebut, juru parkir meminta menghilangkan peran pihak ketiga dalam mengelola lahan parkir Kota Madiun. Juru parkir ingin semuanya kembali seperti semula, yakni dikelola oleh Dinas Perhubungan yang dinilai bisa lebih terbuka.

Hingga pukul 10.30 WIB, mediasi masih berlangsung di ruang rapat DPRD. Sedangkan massa yang diluar tetap berorasi dan membentangkan poster.

Jangan jadikan juru parkir sebagai mesin ATM," teriak orator. (fat/fat)