DetikNews
Senin 11 Februari 2019, 16:25 WIB

Pemkab Banyuwangi Lelang Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan

Ardian Fanani - detikNews
Pemkab Banyuwangi Lelang Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Foto: Ardian Fanani/File
Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi bergerak cepat mengisi jabatan pimpinan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB). Selang sekitar 1 bulan ditinggalkan pejabatnya yang pensiun per 1 Januari lalu, pemkab kini melelang jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong tersebut.

Lelang jabatan Kepala BPP-KB resmi dibuka sejak Rabu (6/2) lalu. Seleksi tersebut terbuka bagi seluruh PNS yang telah memenuhi syarat, baik PNS di lingkungan Pemkab Banyuwangi dan di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Jatim.

Sementara Bupati Abdullah Azwar Anas optimistis lelang jabatan kali ini akan menghasilkan pimpinan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkompeten di bidangnya.

"Kami optimistis seleksi terbuka ini akan menghasilkan the right man on the right place. Tujuannya untuk peningkatan kinerja Pemkab Banyuwangi," ujarnya kepada detikcom, Senin (11/2/2019).


Menurut Anas, sudah beberapa kali lelang jabatan ini dilakukan. Pemkab Banyuwangi selalu menjunjung tinggi transparansi dalam jabatan dan pemerintahan.

"Bentuk transparansi kepada publik. Kita harapkan mendapatkan pejabat yang sesuai dan amanah," pungkasnya.

Sementara Ketua Pansel JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama Pemkab Banyuwangi Jusuf Irianto melalui Sekretaris Pansel Djadjat Sudradjat mengatakan, lelang jabatan digelar berdasar UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Selain itu, lelang jabatan secara terbuka dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Lelang jabatan ini dibutuhkan, apalagi jabatannya bersentuhan langsung dengan publik, sehingga dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme," ujar pria yang juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi tersebut.


Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelamar antara lain, memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina (IV/a). Pernah atau sedang menduduki jabatan administrator eselon III/a sekurang-kurangnya dua tahun atau eselon III/b sekurang-kurangnya tiga tahun. Selain itu, pelamar harus berpendidikan minimal sarjana (S-1) atau sederajat.

Para pelamar yang lolos seleksi administrasi akan menjalani seleksi kompetensi manajerial alias managerial competency assessment dan seleksi kompetensi bidang. Assessment bakal dilakukan dengan melibatkan tim independent asal unsur perguruan tinggi pada 22 sampai 23 Februari. Pun demikian dengan seleksi kompetensi bidang yang dilakukan melalui proses wawancara, juga akan melibatkan tim independen pada 1 Maret.

"Pengumuman hasil akhir seleksi dijadwalkan berlangsung pada 2 Maret. Selanjutnya, hasil akhir seleksi akan disampaikan kepada bupati selaku pembina kepegawaian pada 4 Maret mendatang," pungkasnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed