Pembangunan Pengolahan Limbah di Mojokerto Tuai Penolakan Warga

Enggran Eko Budianto - detikNews
Minggu, 10 Feb 2019 19:27 WIB
Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Hingga tahap peletakan batu pertama, pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) masih mendapat penolakan dari warga Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto. Warga khawatir terjadi pencemaran lingkungan jika PPLI dibangun di wilayah mereka.

Aksi penolakan PPLI B3 kembali digelar puluhan warga Desa Cendoro. Mereka membentangkan spanduk berisi kalimat-kalimat penolakan rencana pembangunan PPLI di beberapa titik. Mulai dari gapura kampung, hingga pepohonan di dekat pintu masuk desa.

Bahkan, puluhan warga sempat berkumpul di depan gapura Dusun Cendoro beberapa jam menjelang acara peletakan batu pertama PPLI B3. Mereka meneriakkan kalimat-kalimat penolakan pembangunan PPLI sembari membentangkan spanduk. Jarak aksi protes warga dengan acara peletakan batu pertama sekitar 1 Km.

"Kami masyarakat desa tidak diundang dalam acara peletakan batu pertama PPLI B3. Karena kami masih menyuarakan penolakan," kata Anggota Forum Desa Cendoro, Sujianto kepada wartawan di lokasi, Minggu (10/2/2019).


Masih sama dengan aksi penolakan sebelumnya, lanjut Sujianto, warga khawatir keberadaan PPLI B3 bakal membuat lingkungan mereka tercemar. Dia mengklaim mayoritas warga Desa Cendoro kompak menolak pembangunan PPLI tersebut.

"Paling utama keruhnya sumber air, dampaknya bisa ke mana-mana, kesehatan warga pasti terdampak," terangnya.

Kendati begitu, acara peletakan batu pertama pembangunan PPLI B3 tetap berjalan. Lokasinya berada di tengah hutan milik Perhutani di wilayah Desa Cendoro.

Pelatakan batu pertama PPLI B3 dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim Diah Susilowati, Dirut PT Jatim Grha Utama (JGU) Mirza Muttaqin, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono, serta Asisten II Setda Kabupaten Mojokerto Mustain.


Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Wahid Wahyudi menilai, hanya segelintir warga yang melakukan penolakan pembangunan PPLI B3.

"Rencana sudah cukup lama, sudah dilakukan berbagai kajian. Kalau pun ada sebagian kecil yang menyatakan tidak sependapat. Secara umum mendukung," ujarnya.

Direktur Pemulihan Lahan Kontaminasi Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Haruki Adistina menambahkan, saat ini Amdal PPLI B3 dalam proses pengurusan oleh Pemprov Jatim ke KLHK. Pihaknya meminta pengurusan Amdal melibatkan warga Desa Cendoro. Diharapkan warga memahami ada atau tidaknya dampak lingkungan dengan adanya PPLI B3 di wilayah mereka.

"Soal izin, PT JGU sebagai pengelola harus ada standar yang harus mereka ikuti, itu akan dikontrol. Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan untuk mencegah penolakan warga," tandasnya. (iwd/iwd)