PAD Banyuwangi Diprediksi Meningkat dari NPWP Perusahaan Tambang

Ardian Fanani - detikNews
Rabu, 30 Jan 2019 20:09 WIB
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Setelah melalui perjuangan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama 3 tahun, akhirnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penambangan PT Bumi Suksesindo (BSI) dipindahkan ke Banyuwangi. Hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten paling ujung Timur Pulau Jawa ini.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, selama 3 tahun pihaknya bersikeras untuk memindahkan NPWP pertambangan yang berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran ini.

"Saya sudah 2 kali tidak hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena waktu itu NPWP nya masih terdaftar di Kantor Pajak Setia Budi Jakarta. Saat ini dipastikan sudah pindah ke KPP Pratama Banyuwangi per Februari 2019 mendatang," ungkap Bupati Anas kepada detikcom, Rabu (30/1/2019).

Pada prinsipnya, kata Bupati Anas, pihak perusahaan yakni PT BSI tidak keberatan jika NPWP nya di pindahkan ke Banyuwangi. Namun di tahun lalu sempat tertunda, karena alotnya perundingan dengan Kantor Pajak Setia Budi Jakarta.

"Selama ini pembayaran pajak PT BSI selaku anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk dilakukan di Jakarta, sesuai dengan posisi keberadaan kantornya. Sementara penambangan emas yang dilakukannya ada di Gunung Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi," tambah Anas.

Dengan pemindahan ini, kata Bupati Anas, Pemkab Banyuwangi mendapatkan tambahan bagi hasil dari pembayaran pajak hingga mencapai Rp 500 miliar itu. Dari jumlah tersebut, bisa di hitung sharing yang di dapatkan Pemkab Banyuwangi.

"Saya belum mendapatkan data yang pasti besaran pajak dari perusahaan penambangan emas itu, tapi di perkirakan ada dikisaran Rp 440 hingga Rp 500 Miliar. Ini belum ada di tempat lain bahwa penyetoran pajak perusahaan besar di lakukan di daerah," ujarnya.

Bupati Anas menjelaskan, saham milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari penambangan emas ini nilainya terus meningkat hingga puluhan kali lipat. Saat ini, Banyuwangi memiliki saham yang didapatkan dari Golden Share sebanyak 229 juta lembar saham yang nilainya mencapai Rp756,44 Miliar. Sebelumnya, nilai saham Banyuwangi hanya Rp 20 miliar.

"Saya belum tertarik untuk mengambil hasil Golden Share 10 persen non delusi itu karena perlu pertimbangan komprehensif karena nilainya akan terus naik. Dan saya berpikir, kedepan nilainya harus bisa mencapai Rp 1 triliun," pungkas Bupati Anas.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi, Yunus Darmono mengakui jika pemindahan NPWP PT BSI ke Banyuwangi masih dalam proses. "Pemindahan ini harus inisiatif dari wajib pajak itu sendiri dan tidak bisa dipaksakan," ungkap Yunus.

"Mereka khawatir jika pemindahan NPWP ini akan menganggu proses ekspor karena di Banyuwangi belum siap untuk dijadikan tempat ekspor komoditas itu," kata Yunus.

Dia menjelaskan, setelah koordinasi dengan Pemkab, Bea Cukai dan pajak serta meyakinkan progress di lapangan, akhirnya pihak perusahaan bersedia memindahkan NPWP nya ke Banyuwangi dan di pastikan sudah terdaftar pada Februari 2019.

"Jika kondisi ini terjadi maka pengaruhnya akan cukup banyak terhadap perkembangan Banyuwangi, khususnya terhadap peningkatan pendapatan daerah," ungkapnya.

Yunus juga mengaku belum bisa memastikan nilai pajaknya karena belum mengetahui data ekspornya, tergantung kebijakan pemerintah daerah terhadap komoditas ekspor. Misalnya, PPN didapat karena ada fasilitas 0 persen biaya kelaurnya.

"Tetapi kepada Pemerintah Daerah ada insentifnya berupa nilai rupiah untuk tambahan dana bagi hasil dari pajak penambangan emas itu," kata Yunus.

"Tapi kalau dari segi penerimaan perpajakan kata Yunus, nambahnya sekitar Rp 440 miliar," pungkasnya. (bdh/bdh)