.webp)
Hal ini disampaikan saat pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Banyuwangi di Aula kantor KPU, Rabu (2/1/2019).
"Penyelenggara pemilu harus bisa menghasilkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dengan pemilu yang berkualitas, akan melahirkan para pemimpin yang berkualitas pula," ungkap Anas di depan para PPK dan undangan pelantikan.
Salah satu indikator kualitas pemilu adalah meminamilisir pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang dimaksud adalah maraknya politik uang (money politic) yang membuat calon yang terpilih tak sesuai dengan kapasitasnya. "Jika transaksional, maka hasil dari Pemilu bukanlah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat," terangnya.
Selain itu, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, Anas mengharapkan PPK gencar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pedoman pemilihan calon yang tepat.
"Ke depan, tantangan yang dihadapi Banyuwangi akan semakin berat. Untuk itu, kampanyekan kepada rakyat untuk memilih calon yang benar-benar memiliki track record yang baik, yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jangan hanya kena tongket (setong seket/ satu lima puluh/istilah lain dari money politic), lantas memilih orang yang tak berkualitas," jelentrehnya.
Sementara menurut Ketua KPU Banyuwangi Samsul Arifin, pelantikan ini merupakan tambahan. Sebelumnya setiap PPK terdiri dari 3 anggota. Kemudian dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, anggota PPK ditambah dua anggota lagi.
"Saat ini ada 50 anggota baru yang dilantik. Ini melengkapi anggota sebelumnya. Jadi, sekarang sudah ada 125 anggota PPK yang siap menyukseskan Pemilu serentak besok," papar Samsul.
Pemilu serentak akan digelar 17 April 2019. Rakyat Indonesia akan menghadapi lima pemilihan sekaligus. Selain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga akan memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD. (fat/fat)
