DetikNews
Kamis 13 Desember 2018, 13:49 WIB

Mark Up Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Dicokok

Muhajir Arifin - detikNews
Mark Up Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Dicokok Kades dan bendaharanya diperiksa (Foto: Muhajir Arifin)
Pasuruan - Dana besar pemerintah yang mengalir ke desa sangat menggiurkan. Sejumlah kades dan perangkat tergoda untuk 'memainkannya' demi mengambil keuntungan pribadi.

Modus 'memainkan' uang negara dengan cara melakukan penggelembungan (mark up) anggaran ini dilakukan Kades Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, MN (50). Dalam aksinya, MN mengajak serta bendaharanya, MS (42).

Kejahatan korupsi kades dan bendahara ini terendus aparat penegak hukum. Setelah melalui proses penyelidikan mendalam, keduanya akhirnya diamankan penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan.

"Keduanya kami amankan setelah dilakukan penyelidikan sejak Maret 2017," kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Slamet Santoso di Polres Pasuruan Kota, Jalan Gajah Mada, Pasuruan, Kamis (13/12/2018).


Menurut Slamet, kades dan bendahara tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka mark up anggaran desa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Keduanya diduga secara bersama-sama 'memainkan' aliran dana dari dua sumber tersebut pada tahun anggaran 2015.

Slamet mengatakan sebelum oknum kades dan bendahara diamankan dan ditetapkan tersangka, penyidik memeriksa 84 saksi. Mulai unsur posyandu, ketua RT, tokoh masyarakat hingga saksi ahli auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, serta saksi ahli hukum pidana dari perguruan tinggi. Penyidik juga memeriksa 5 bendel surat pertanggungjawaban (SPj) Desa Dompo untuk tahun anggaran 2015.

Slamet menjelaskan, aliran dana yang bersumber ADD tahun anggaran 2015, digunakan untuk membayar honor 19 Ketua RT dan 21 kader Posyandu. "Setiap bulan, ketua RT dan kader posyandu menerima honor sebesar Rp 100 ribu. Namun dalam SPj di-mark up menjadi Rp 150 ribu," terangnya.

Sementara modus korupsi anggaran Dana Desa dilakukan dengan me-mark up anggaran terkait kebutuhan tiga proyek infrastruktur di Desa Dompo. Yakni proyek plengsengan, pavingisasi, dan tembok penahan tanah.


"Dalam belanja material, harga tak sesuai dengan SPj. Ada juga pembelanjaan yang fiktif," tandas Slamet.

Kerugian negara akibat penggelembungan anggaran yang diduga dilakukan kedua tersangka mencapai Rp. 152.278.183.

Kedua tersangka dijerat pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun pidana penjara.


Saksikan juga video 'Mendes Buka-bukaan Kasus Korupsi Dana Desa':

[Gambas:Video 20detik]


(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed