.webp)
Ini menyusul keseriusan pemerintahan di bawah pimpinan Bupati Indartato dalam hal keterbukaan informasi publik.
"Kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan bisa mempertahankan untuk yang menjadi lebih bagus. Karena dengan terbuka kita bisa menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sudah dijalankan secara prosedural," ucap Ketty Tri Setyorini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur saat penyerahan penghargaan di Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam.
Keterbukaan informasi publik, lanjut Ketty, merupakan keharusan. Semakin mudah masyarakat mendapatkan akses informasi, maka makin tinggi pula kepercayaan mereka kepada badan publik. Sebaliknya, jika masyarakat kesulitan mendapatkan informasi yang mereka minta seketika
akan muncul anggapan buruk terhadap sebuah lembaga.
"Maka tidak salah kalau pemohon atau publik sulit di saat memperoleh informasi maka dalam pikiran mereka akan muncul pikiran negatif terkait pelaksanaan kegiatan tersebut," tambah Ketty seraya berharap para pemenang mempertahankan penghargaan yang mereka raih.
Bupati Pacitan, Indartato usai menerima penghargaan mengaku bangga sekaligus bersyukur. Orang nomor satu di Pacitan itu pun mengapresiasi komitmen OPD di lingkup pemerintah daerah yang ikut menciptakan iklim keterbukaan. Pak In, sapaan Indartato, berharap hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat terus dapat dijaga. Salah satu caranya dengan menyediakan informasi yang mereka butuhkan.
Selain keterbukaan informasi publik, lanjut bupati, pemerintah yang dipimpin juga berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pembangunan. Warga dapat berperan aktif menyampaikan saran, kritik, masukan, atau informasi konstruktif lain
melalui media multi platform. Aplikasi tersebut diberi nama Wadule Pacitan (wadah aspirasi dan pengaduan layanan secara elektronik).
"Sejak awal kita menempatkan keterbukaan ini sebagai target prioritas. Mengapa demikian? Karena hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah ada karena rakyat. Sudah barang tentu tugas pemerintah adalah melayani rakyatnya," tandas Pak In.
PPID Award kali ini merupakan kali ke-7 diselenggarakan. Penilaian sekaligus sebagai bentuk evaluasi, apresiasi, dan monitoring terhadap layanan informasi yang dilakukan badan publik yang ada. Ini sebagaimana amanat UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (fat/fat)
