Pesan ini dikaitkan dengan kasus yang tengah menjerat wali kota sebelumnya, Mas'ud Yunus. Mas'ud telah diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya sebagai Wali Kota Mojokerto karena tersandung kasus korupsi.
Menurut Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya, secara administrasi, Jatim telah menerapkan sistem yang bertanggung jawab. Namun permasalahan yang terjadi dalam kasus korupsi tak jauh-jauh dari suap dan pemerasan.
"Ini masalah integritas yang pokok. Yang menjadi permasalahan kasus di Jatim itu pemerasan dan suap. Itu tidak bisa dimasukkan ke sistem administrasi. Pertanggungjawaban sistem administrasi ke masyarakat ini kan sudah bener," tegas Pakdhe Karwo usai pelantikan di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (10/12/2018).
Untuk itu, Pakdhe Karwo juga telah melakukan pengawasan ke berbagai daerah, terutama yang kepala daerahnya pernah atau sempat terjerat kasus korupsi seperti Kota Mojokerto dan Kota Malang.
"Kalau provinsi sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan. Kemarin ke Malang, ke tempat-tempat yang terkena kasus itu," paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto yang baru saja dilantik, Ika Puspitasari mengatakan pihaknya berupaya untuk berkoordinasi dengan Forkopimda di Kota Mojokerto. Ia juga mengaku ingin mengajak kerjasama dengan KPK untuk mengawasi setiap kebijakan baru yang akan diambilnya.
"Hari ini juga, seperti tadi arahan gubernur, kita koordinasi melakukan kerjasama yang baik dengan Forkopimda. Hari ini kejaksaan melakukan pendampingan ke kami. Ke depan, KPK juga kita ajak kerjasama dalam setiap kebijakan yang kita lakukan di Mojokerto," papar adik Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasha ini.
Saksikan juga video 'Pakde Karwo: Kita Harus Lawan Terorisme!':
(lll/lll)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini