DetikNews
Rabu 05 Desember 2018, 15:45 WIB

Kades yang Kampanyekan Sandiaga Lolos dari Sanksi Pemberhentian

Enggran Eko Budianto - detikNews
Kades yang Kampanyekan Sandiaga Lolos dari Sanksi Pemberhentian Kades Nono (baju putih) berfoto bersama Sandiaga (Foto: tangkapan layar video)
Mojokerto - Meski kini berstatus terdakwa perkara pidana Pemilu, Suhartono tetap bisa menikmati jabatannya sebagai Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kecamatan Kutorejo. Pemkab Mojokerto berdalih tak menjatuhkan sanksi terhadap Suhartono lantaran ancaman hukuman perkara yang menjeratnya di bawah 5 tahun penjara, serta dia tak sedang ditahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto mengatakan, kasus yang menjerat Suhartono telah dibahas bersama Bagian Hukum dan Inspektorat. Menurut dia, Kades diberhentikan dari jabatannya jika dinyatakan sebagai terpidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun penjara.

Hal itu diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g Permendagri No 66 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sementara Suhartono dijerat dengan Pasal 490 juncto Pasal 282 UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dia terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

"Kesimpulan kami karena ancaman hukuman yang dihadapi dia (Kades Sampangagung Suhartono) hanya setahun, tidak bisa diberhentikan dari jabatannya," kata Ardi saat dihubungi detikcom, Rabu (5/12/2018).


Selain itu, lanjut Ardi, sanksi pemberhentian sementara juga belum bisa diterapkan terhadap Suhartono. Dia berdalih, meski berstatus terdakwa, Kades yang akrab disapa Nono itu tak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto selama proses persidangan. Dengan begitu, kewajiban Suhartono menjalankan roda pemerintahan di Desa Sampangagung tak terganggu.

"Kalau sudah ditetapkan tersangka dan ditahan, otomatis pemerintahan di desa terganggu, saya harus memberhentikan sementara dan menunjuk Plt. Karena ini tak ditahan, kami tak bisa memberhentikan sementara," terangnya.

Sanksi pemberhentian sementara, tambah Ardi, baru bisa dijatuhkan terhadap Suhartono jika sudah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.

"Kalau sudah divonis, sanksinya pemberhentian sementara selama menjalani hukuman tersebut. Ketika bebas nanti ya kembali menjadi Kades," tandasnya.

Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto menetapkan Suhartono sebagai tersangka dalam kasus pidana Pemilu. Tindakan yang dilakukan tersangka dinilai menguntungkan salah satu calon di Pilpres 2019. Perkara yang menjerat Suhartono hari ini mulai disidangkan.


Tindak pidana Pemilu yang dilakukan Suhartono nampak dilakukan secara terang-terangan. Dia menggalang massa ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga Uno di Jalan Desa Sampangagung, Minggu (21/10). Capres nomor 2 tersebut dalam perjalanan untuk berkampanye di Wisata Air Panas Padusan, Pacet.

Jumlah massa yang dikerahkan Suhartono, mencapai 50 orang. Dia menghabiskan sekitar Rp 20 juta untuk memberi uang lelah ke para ibu-ibu yang bersedia ikut menyambut Sandiaga. Saat penyambutan Sandiaga, Suhartono juga berfoto selfie dengan Cawapres nomor 2 tersebut. Selain itu dia juga memasang spanduk dan banner berisi dukungan untuk Sandiaga.


Saksikan juga video 'Dicurhati Emak-emak Lamongan, Sandi Janjikan Harga Kebutuhan Murah':

[Gambas:Video 20detik]


(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed