"650 mahasiswa yang sudah diterima sebagai calon mahasiswa Bidikmisi ini, ternyata saat daftar ulang masih membayar SPP. Alasannya karena tidak masuk kuota," kata Korlap Aksi Syauqi Ramadhan kepada detikcom, Kamis (22/11/2018).
Padahal sebelumnya, lanjut Syauqi, diinformasikan ada 1.414 mahasiswa yang diterima melalui jalur Bidikmisi tersebut. Untuk itu, bagi yang tidak lolos, pihak rektorat disebut menginstruksikan mahasiswa bersangkutan untuk membayar sejumlah uang dengan kisaran antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta.
"Akhirnya karena status tidak jelas, sejumlah mahasiswa sampai berhenti kuliah karena tidak sanggup membayar," tandasnya.
![]() |
Selain itu hingga lima bulan berlalu, mahasiswa baru juga tidak kunjung mendapatkan atribut maba seperti jas almamater, topi, dasi dan kaos PK2 maba.
"Keadilan ini harus ditegakkan, kan seperti halnya bidik misi, itu kan gratis. Terus hak maba juga disampaikan. Bagaimana ini," katanya dengan nada kecewa.
Unjuk rasa ini sempat ricuh karena perwakilan dari Rektorat Unej tak kunjung hadir untuk menemui para mahasiswa. Mahasiswa dipaksa menunggu hingga dua jam lamanya. Mahasiswa yang tak sanggup membendung emosinya kemudian melakukan aksi saling dorong yang dilanjutkan dengan bakar ban.
Beruntung aksi ini dapat diredam oleh pihak keamanan kampus setelah perwakilan Rektorat menemui mereka.
Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unej Abdul Halim menyampaikan, Kemenristekdikti awalnya menetapkan kuota penerima Bidikmisi di Unej berjumlah 754 mahasiswa. Namun jumlah ini kemudian membengkak menjadi 1.419 mahasiswa.
"Penerima Bidikmisi yang di SNMPTN itu sejumlah 245 sedangkan di SBMPTN ada 519 mahasiswa," ungkap Abdul.
![]() |
Abdul juga mengakui jika kemudian sebagian penerima Bidikmisi dievaluasi lantas diwajibkan membayar UKT. Namun hal ini telah didasarkan pada kebijakan internal Unej. Sayangnya Abdul tidak dapat menyebutkan seperti apa kebijakan tersebut.
"Kalau untuk kebijakan itu biar pak Rektor atau Wakil Rektor I saja yang menjawab," ujarnya.
Sementara itu, terkait fasilitas untuk mahasiswa baru yang belum terpenuhi, Ketua Pokja Pengadaan Fasilitas Maba, Hadi Paramu mengatakan pemicunya adalah permasalahan yang terjadi pada rekanan kampus.
"Mereka meminta penundaan hingga 27 November ini. Jika belum selesai wajar, karena masih belum selesai masa kontraknya. Kan ada sekitar 8.000 maba yang dikerjakan," terangnya.
Usai diberi penjelasan, ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa sejak pukul 10.00 WIB itu pun membubarkan diri. (lll/lll)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini