"Kabupaten Pasuruan peringkat ke-6 dari 38 daerah di Jatim dengan resiko bencana tertinggi atau peringkat ke-21 se-Indonesia. Sementara BPBD-nya masih tipe B, padahal seharusnya sudah tipe A," kata Kasi Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Pinky Hidayati, Kamis (8/11/2018).
Pinky juga mengungkapkan jika wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan penyangga daerah-daerah di sekitarnya. "Kalau Pasuruan hancur, Jatim hancur," tandasnya.
Dengan risiko bencana yang sangat tinggi ditambah wilayahnya yang luas dengan garis pantai dan pegunungan mencapai 47 km, itu berarti BPBD Kabupaten Pasuruan tak akan bisa melakukan tugas dan fungsi secara maksimal. Untuk itu ia mendorong agar Pemkab Pasuruan meningkatkan ke tipe A
"BPBD tipe B dikepalai pejabat eselon III, jelas kewenangannya akan terbatas, jangkauan koordinasi terbatas dan lama, kepala pelaksana BPBD eselon III tak bisa memberi instruksi ke kepala OPD atau camat," terangnya.
Ditambahkan Sekretaris BPPD Kabupaten Pasuruan, Edy Supriyanto, perlunya BPBD setempat untuk naik 'kelas' adalah karena saat ini BPBD Kabupaten Pasuruan hanya memiliki 11 personel dengan anggaran rata-rata Rp 2,6 miliar pertahun saja.
"Personel kita hanya 11 orang dan anggaran dari APBD sekitar Rp 2,6 miliar. Tentu saja sangat terbatas, sehingga BPBD selalu mengajukan BTT (bantuan tidak terduga) ke BPBD Provinsi. Tahun 2018 ini kami ajukan BTT Rp 500 juta untuk menutup anggaran dropping air bersih karena bencana kekeringan," beber Edy.
Dipaparkan Edy, setiap tahun sekitar 20-22 desa di 7-9 kecamatan mengalami bencana kekeringan, puluhan desa di 12 kecamatan juga berpotensi banjir. Selain itu, terdapat 6 kecamatan yang rentan terjadi longsor, sedangkan puting beliung bisa terjadi di hampir semua kecamatan.
Sejauh ini, untuk memaksimalkan penanggulangan bencana dengan potensi yang sangat terbatas, BPBD Kabupaten Pasuruan telah berupaya menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.
"Kami gali potensi relawan, membentuk desa tangguh bencana. Kami juga mendorong agar pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk upaya-upaya mitigasi dan penanggulangan bencana seperti dengan membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di desa," tandas Edy.
Namun bila BPBD Kabupaten Pasuruan bisa naik 'kelas', maka setidaknya kapasitas mereka untuk menanggulangi bencana alam yang mengancam wilayah ini sewaktu-waktu dapat dioptimalkan. "Jika tipe A, kepalanya pejabat eselon II, anggarannya juga akan bertambah," imbuh Pinky. (lll/lll)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini