Dirjen Dukcapil Apresiasi OTT Dispenduk Jember

Jember - OTT Dispendukcapil Jember mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Tim Dirjen beranggotakan 5 orang datang ke Mapolres Jember. Mereka meminta informasi dan keterangan, perihal tertangkapnya Kepala Dispendukcapil Jember SW dan AK, terkait pungli yang terjadi di kantor Dispenduk setempat.

Dengan OTT tersebut, Pemkab Jember juga diminta segera menetapkan Plt sementara, selama proses hukum berjalan. Agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat perihal kebutuhan dokumen adminduk.

"Kami Polres Jember dan dari Pemkab, kedatangan tamu dari Dirjen Dukcapil ini, untuk saling bertukar informasi terkait kasus OTT di Dispendukcapil Jember kemarin," ujar Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo saat dikonfirmasi, Sabtu (3/11/2018).

Kedatangan tim dari Dirjen Dukcapil tersebut, selain bertukar informasi, juga membahas tentang pelayanan di Dispendukcapil Jember agar tidak sampai terganggu.

Baca juga: OTT di Dispenduk Jember, Tim Saber Pungli Amankan 20 Orang

"Agar jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Kemudian bagaimana Dukcapil tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

"Bahkan kedatangan tim ini, bukan melakukan intervensi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada Polres Jember, dengan cepat, dapat mengungkap kasus OTT tersebut," sambungnya.

Dari yang disampaikan oleh Tim Dirjen Dukcapil, lanjut kapolres, pemkab juga diminta segera mengangkat Plt sementara. "Agar tidak mengganggu pelayanan, dan Senin besok, Insyaallah Plt sudah ditetapkan," tandasnya.

Sementara salah seorang anggota Tim Dirjen Dukcapil Kemendagri Biro Hukum, Ida mengaku pihaknya mengimbau Pemkab Jember segera mengangkat Plt sementara, agar pelayanan adminduk tidak terganggu.

Baca juga: Kadispendukcapil Jember Jadi Tersangka OTT Saber Pungli

"Terkait penandatanganan dokumen adminduk, masih diperbolehkan (oleh Plt). Yang penting pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar," ujar Ida.

Namun Ida tidak menjelaskan secara detail, apa dasar dari Plt diperbolehkan untuk menandatangani dokumen adminduk.

Terkait pelayanan sentralisasi yang dilakukan Pemkab Jember, menurut Ida, harusnya dapat dilakukan juga di tingkat kecamatan.

"Sehingga bisa sampai langsung ke desa-desa, dan menjangkau masyarakat," terang Ida.

Bahkan jika dimungkinkan ada anggaran dari pemerintah daerah. "Jika bisa, adanya unit pelayanan terpadu (UPT) di tingkat kecamatan, ibarat miniatur Dispenduk kabupaten," tandasnya. Sehingga tidak harus tersentralisasi di Kantor Dispendukcapil kabupaten setempat. (fat/fat)