DetikNews
Selasa 23 Oktober 2018, 17:37 WIB

Ini Langkah KPPU Bendung Korupsi Lewat Pengadaan Barang dan Jasa

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Ini Langkah KPPU Bendung Korupsi Lewat Pengadaan Barang dan Jasa Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Dalam beberapa kasus korupsi yang menjerat sebagian pimpinan daerah, ada beberapa kasus penyelewengan dana di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga berhubungan dengan pihak swasta sebagai pemenang suatu tender atau penyuplai barang tersebut.

Untuk itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar workshop yang sekaligus memberikan pengetahuan terkait beberapa penyelewengan pengadaan barang dan jasa. Pemaparan ini diperuntukan pada beberapa perwakilan dinas di Jawa Timur, sebagai pihak yang bersinggungan secara langsung.

"Ini sederhana gara-gara masalah tender, pengadaan barang dan jasa, kalau perizinan tidak semua daerah punya. Kalau masalah tender, seluruh daerah ada. Banyak berindikasi hukum karena proses tendernya tidak sehat," ujar Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi saat memberikan pemaparan di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (23/10/2018).

Bagi Ukay, awal mula terjadinya korupsi bisa dari persekongkolan yang tidak baik antara pemerintah dengan pihak swasta pelaku usaha. Sebagai contoh, biasanya ada kesepakatan di belakang permainan tender. Misalnya jika kerjasama diloloskan, ada bagi hasil kepada pemerintah. Hal ini yang sering ditemui dalam kasus-kasus korupsi.


Sebelumnya, para kepala daerah yang curang juga akan memenangkan tender pihak swasta yang bisa diajaknya bersekongkol, meskipun tak memenuhi kualifikasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan pada pelaku usaha lain yang merasa memberi kualitas dan harga lebih baik.

"Tendernya tidak sehat, sudah tahu tidak memenuhi kualifikasi itu yang diloloskan, itu timbul kecurigaan. Jadi kata seluruh pelaku usaha, masa dia lagi dia lagi?" lanjut Ukay.

Selain itu, Ukay menambahkan pihak-pihak pelaku usaha yang tidak terima biasanya sering melaporkan hal ini. Namun, Ukay mengatakan tidak semua laporan mengandung kebenaran. Bahkan, dia menyebut dari persekongkolan tender, ada pula yang tidak berindikasi pada korupsi.


"Persekongkolan tender ini ada yang berindikasi ke korupsi ada yang tidak," imbuhnya.

Dalam hal ini, Ukay mengingatkan jika pelaku usaha tak mau ikut terjerat kasus korupsi, harus memegang teguh dan menjalankan buku persaingan usahanya dengan baik.

"Kalau tidak mau berurusan dengan aparat hukum terkait korupsi, buku persaingan usahanya dijalankan dulu lah," pungkasnya.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed