Selasa 16 Oktober 2018, 13:43 WIB
Tertipu Pengembang, Puluhan Orang Geruduk Kantor Pemasaran Mojokerto
Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto -
Puluhan pembeli Griya Bicak Asri (GBA) menggeruduk kantor pemasaran perumahan di Desa Bicak, Trowulan, Mojokerto. Mereka mengaku ditipu pengembang (developer) perumahan tersebut.
Puluhan pria dan wanita ini mendatangi kantor pemasaran Perumahan GBA di Dusun Pesanan, Desa Bicak. Namun, kantor pemasaran itu sejak lama sudah tutup. Papan nama yang sebelumnya terpasang, sudah dilepas.
Tak datang dengan tangan kosong, para korban membawa bukti-bukti pembayaran uang muka ke pihak developer Perumahan GBA, PT Bintang Empat Pilar. Tak adanya seorang pun perwakilan pengembang di kantor pemasaran, membuat mereka kesal.
Seperti yang dirasakan Ahmad Saiful Bahri (29), warga Kelurahan Mentikan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pada April dan Maret 2018, dia telah membayar Rp 65,8 juta ke PT Bintang Empat Pilar.
Dana itu sebagai uang muka, biaya administrasi dan uang tanda jadi pembelian rumah. Pihak developer menjanjikan rumah yang dia beli bisa ditempati Juni 2018.
"Saya cek ke sini belum dibangun. Katanya tiga bulan lagi, saya datang lagi ke kantor pemasaran ternyata sudah tutup. Bagian pemasaran sudah tak bisa dihubungi. Malah kata pemilik tanah, lahan untuk perumahan ini belum dibayar oleh developer," kata Bahri kepada wartawan di lokasi, Selasa (16/10/2018).
Bahri mengaku tergiur membeli rumah di GBA lantaran harganya yang terjangkau. Rumah tipe 30 dengan luas tanah 6x10 meter persegi itu dibanderol Rp 130 juta.
"Saya tak mau ketinggalan karena belum punya rumah. Sementara kalau rumah non subsidi dengan tipe yang sama, saat ini harganya Rp 200 juta lebih," ungkapnya.
Kondisi serupa dialami Nur Fadilah (34), warga Ngagel, Wonokromo, Surabaya. Harga yang terjangkau, yakni Rp 130 juta untuk tipe 30, serta lokasi yang dekat rumah orang tuanya, membuat ibu dua anak ini tertarik untuk membeli rumah di GBA.
"Saya bayar uang muka untuk pembangunan rumah Rp 70 juta pada 3 Desember 2017. Saya dijanjikan bulan Juni 2018 sudah bisa menempati rumahnya," terangnya.
Namun, hingga saat ini rumah yang dia impikan tak kunjung dibangun oleh developer GBA. Berulang kali dia berusaha meminta kejelasan, tak ada respons dari PT Bintang Empat Pilar. Bahkan, kantor pemasaran perumahan ini tutup sejak Juli 2018.
"Saya syok karena sudah tak punya uang lagi. Sementara ini masih kontrak rumah di Surabaya karena saya belum punya rumah," ujarnya.
Fadilah berharap, pengembang GBA segera mengembalikan uang yang sudah dia bayar. "Kalau sudah begini, saya minta uang saya dikembalikan saja," tegasnya.
Para korban penipuan developer perumahan GBA rupanya sudah membentuk perkumpulan untuk memperjuangkan haknya. Koordinator perkumpulan ini Suyatno menjelaskan, jumlah korban penipuan ini diperkirakan mencapai Rp 137 orang.
"Para korban ada yang sudah membayar uang pengurukan Rp 5 juta, uang muka Rp 8 juta, biaya pembangunan sampai 70 juta. Pembayaran antara akhir 2017 sampai April 2018," jelasnya.
Dari ratusan korban, lanjut Suyatno, pihaknya baru bisa menggalang 24 orang. Menurut dia, nilai kerugian yang dialami korban mencapai Rp 475 juta.
"Saat ini kami menunggu, kalau tak ada konfirmasi dari developer, kami akan laporkan ke Polres Mojokerto," tandasnya.
(fat/fat)
Puluhan pria dan wanita ini mendatangi kantor pemasaran Perumahan GBA di Dusun Pesanan, Desa Bicak. Namun, kantor pemasaran itu sejak lama sudah tutup. Papan nama yang sebelumnya terpasang, sudah dilepas.
Tak datang dengan tangan kosong, para korban membawa bukti-bukti pembayaran uang muka ke pihak developer Perumahan GBA, PT Bintang Empat Pilar. Tak adanya seorang pun perwakilan pengembang di kantor pemasaran, membuat mereka kesal.
Seperti yang dirasakan Ahmad Saiful Bahri (29), warga Kelurahan Mentikan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pada April dan Maret 2018, dia telah membayar Rp 65,8 juta ke PT Bintang Empat Pilar.
Dana itu sebagai uang muka, biaya administrasi dan uang tanda jadi pembelian rumah. Pihak developer menjanjikan rumah yang dia beli bisa ditempati Juni 2018.
"Saya cek ke sini belum dibangun. Katanya tiga bulan lagi, saya datang lagi ke kantor pemasaran ternyata sudah tutup. Bagian pemasaran sudah tak bisa dihubungi. Malah kata pemilik tanah, lahan untuk perumahan ini belum dibayar oleh developer," kata Bahri kepada wartawan di lokasi, Selasa (16/10/2018).
Bahri mengaku tergiur membeli rumah di GBA lantaran harganya yang terjangkau. Rumah tipe 30 dengan luas tanah 6x10 meter persegi itu dibanderol Rp 130 juta.
"Saya tak mau ketinggalan karena belum punya rumah. Sementara kalau rumah non subsidi dengan tipe yang sama, saat ini harganya Rp 200 juta lebih," ungkapnya.
Kondisi serupa dialami Nur Fadilah (34), warga Ngagel, Wonokromo, Surabaya. Harga yang terjangkau, yakni Rp 130 juta untuk tipe 30, serta lokasi yang dekat rumah orang tuanya, membuat ibu dua anak ini tertarik untuk membeli rumah di GBA.
"Saya bayar uang muka untuk pembangunan rumah Rp 70 juta pada 3 Desember 2017. Saya dijanjikan bulan Juni 2018 sudah bisa menempati rumahnya," terangnya.
Namun, hingga saat ini rumah yang dia impikan tak kunjung dibangun oleh developer GBA. Berulang kali dia berusaha meminta kejelasan, tak ada respons dari PT Bintang Empat Pilar. Bahkan, kantor pemasaran perumahan ini tutup sejak Juli 2018.
"Saya syok karena sudah tak punya uang lagi. Sementara ini masih kontrak rumah di Surabaya karena saya belum punya rumah," ujarnya.
Fadilah berharap, pengembang GBA segera mengembalikan uang yang sudah dia bayar. "Kalau sudah begini, saya minta uang saya dikembalikan saja," tegasnya.
Para korban penipuan developer perumahan GBA rupanya sudah membentuk perkumpulan untuk memperjuangkan haknya. Koordinator perkumpulan ini Suyatno menjelaskan, jumlah korban penipuan ini diperkirakan mencapai Rp 137 orang.
"Para korban ada yang sudah membayar uang pengurukan Rp 5 juta, uang muka Rp 8 juta, biaya pembangunan sampai 70 juta. Pembayaran antara akhir 2017 sampai April 2018," jelasnya.
Dari ratusan korban, lanjut Suyatno, pihaknya baru bisa menggalang 24 orang. Menurut dia, nilai kerugian yang dialami korban mencapai Rp 475 juta.
"Saat ini kami menunggu, kalau tak ada konfirmasi dari developer, kami akan laporkan ke Polres Mojokerto," tandasnya.
(fat/fat)
